Selain itu, Diza juga mengapresiasi seluruh pihak yang berperan aktif menyukseskan kegiatan tersebut, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga mitra strategis seperti Perum Bulog, Indogrosir, dan Toko Daging Indonesia serta seluruh OPD terkait.

“Saya meyakini keberhasilan program ini dalam mengendalikan stok dan harga pangan tidak lepas dari kolaborasi dan sinergi semua pihak,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Abdullah Sani menyampaikan bahwa GPM serentak merupakan bentuk intervensi langsung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga ekonomis, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi salah satu instrumen yang berdampak nyata dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga yang terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga:  Pemkot Jambi Launching Gerakan Ayo Mengaji di SMP Negeri, Tekan Angka Buta Aksara Al-Quran

Ia juga menyampaikan bahwa laju inflasi Provinsi Jambi pada Januari 2026 berdasarkan data BPS sebesar 3,35 persen, dengan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebagai penyumbang utama dengan andil 1,39 persen.

Menurutnya, Gerakan Pangan Murah merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi, khususnya dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indeks ketahanan pangan sebagai indikator keberhasilan.

Ia mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta pemanfaatan pangan secara berkelanjutan.

Baca juga:  Wagub Abdullah Sani Apresiasi Peresmian Program Dokter Spesialis UNJA, Langkah Strategis Pemerataan Tenaga Kesehatan di Jambi

Sebagai informasi, untuk memastikan kesesuaian harga di lapangan dan mencegah praktik permainan harga, di Kota Jambi telah dibentuk Satgas Saber (Sapu Bersih) oleh Badan Pangan Nasional dengan Kapolresta Jambi sebagai ketua dan Wali Kota Jambi sebagai ketua pengarah.

Kehadiran pemerintah melalui GPM diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan pelaku usaha menjalankan perdagangan sesuai aturan yang berlaku, termasuk mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). (*)