Gandeng Politisi dan Akademisi, IWO Jambi Gelar FGD Pilkada Langsung dan Tidak Langsung

TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerahapakah melalui sistem langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui DPRD adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

Perbedaan pandangan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan dikelola menjadi energi intelektual untuk mencari formulasi terbaik bagi kepentingan rakyat.

Apapun sistem yang digunakan, tujuan utamanya tetap sama: menghadirkan kepemimpinan daerah yang berintegritas, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai organisasi profesi wartawan, IWO memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong literasi publik dan menghadirkan ruang-ruang diskusi yang objektif dan berimbang. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga jembatan dialog antara kebijakan dan masyarakat. Karena itu, FGD ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk turut menjaga kualitas demokrasi melalui edukasi dan kajian yang argumentatif,” kata Ketua PW IWO Provinsi Jambi Erwin Majam,SH pada saat membuka acara FGD Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Jumat (13/02/2026), bertempat di Rumah Kebangsaan Siginjai, Kota Jambi.

“Kami berharap diskusi hari ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bernas, rekomendasi yang konstruktif, serta memperkaya perspektif kita semua tentang masa depan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi,” harap Erwin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi dan juga selaku Ketua DPW PKS Jambi Mustaharuddin, SE.ME mengatakan bahwa Pilkada langsung kedaulatan rakyat lebih besar dibandingkan dengan Pilkada tidak langsung.

“Kalau menurut kami manfaatnya tentu kalau Pilkada langsung dipilih masyarakat kedaulatan rakyat tentu lebih besar, dibandingkan dengan kedaulatan elit tapi juga moderatnya adalah money politik, kemudian terjadinya konflik sosial. Dan terkait dengan Pilkada tidak langsung konflik konflik horizontalnya lebih sedikit karena yang memilih itukan DPR sehingga masalahnya bisa diminimalisir kemudian kelemahannya adalah lemahnya kedaulatan rakyat artinya masyarakat sebagai penonton,” katanya.