Mustaharuddin juga menyampaikan sikap bahwa sampai saat ini PKS belum ada keputusan karena lebih fokus pada bencana di Sumatera.

“Kalau sikap PKS sampai hari ini memang belum ada keputusan, karena PKS lebih fokus kepada bencana yang terjadi di Sumatera beberapa bulan yang lalu, tapi dari pimpinan menyampaikan kita perlu sama-sama mengevaluasi pilkada ini baik langsung ataupun tidak langsung yang jelas intinya bagaimana Pilkada itu menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya.

Sementara itu Djokas Siburian, SE anggota DPRD Kota Jambi dari Partai PDI Perjuangan menyampaikan bahwa lebih dominan menginginkan Pilkada tetap dipilih langsung oleh masyarakat. Dan menyatakan sikap dan dukungannya tetap pada jalur pemilihan langsung oleh pemilih.

Baca juga:  Siap-Siap, PPK Jambi Luar Kota Besok Akan Buka Pendaftaran KPPS

“Sebenarnya sudah jelas bahwa aspirasi masyarakat itukan sangat dominan dan menginginkan bahwa pilkada itu tetap dipilih langsung oleh masyarakat artinya jika ada pihak-pihak yang memaksakan untuk pilkada melalui DPR inikan ada semacam paksaan, justru paksaan ini berpotensi menimbulkan situasi yang mungkin tidak stabil. Kalau PDI Perjuangan cuman tiga hal saja, PDI Perjuangan yakin menyatakan kami setuju dan mendukung tetap pada jalur pemilihan langsung oleh pemilih,” tukasnya.

Selain itu, Dr Mochammad Faris, LL.M Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) menyampaikan terkait dengan polemik pilkada langsung maupun tidak langsung dirinya mengingatkan bahwa kalau bicara tidak langsung dalam artian pemilihnya lewat DPR maka tidak ada fungsi DPR untuk memilih kepala daerah.

Baca juga:  Pemilik Klenteng Sungai Sawang Bungkam Usai diperiksa Bawaslu Kota Jambi, Ada Apa?

Menurutnya yang harus diperbaiki substansialnya adalah Partai Politiknya atau internal partai politik seperti proses rekrutmen kaderissi.

“Substansial adalah Partai politiknya dibagian demokrasi internal partai politik, proses rekrutmen kaderisasi, proses rekrutmen calon-calon yang akan nanti menjadi kepala daerah. Partai politik itu satu-atunya lembaga yang di amanahkan oleh undang-undang untuk melakukan seleksi kepemimpinan, maka harus di awasi betul bagaimana proses rekrutmen tersebut,” katanya. (*)