TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Jambi.

Didampingi seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menggelar audiensi khusus bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Ruang Rapat Menteri Lantai 21 Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).

Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Menteri PKP, Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara menyambut langsung kehadiran rombongan besar dari Jambi ini. Turut mendampingi Menteri Ara, jajaran Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PKP.

Baca juga:  Gubernur Al Haris: Pemerintah Hadir Ciptakan Suasana Kondusif pada Idul Fitri

Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun progresif tersebut, Gubernur Al Haris memaparkan sejumlah usulan prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menitikberatkan pada tiga pilar utama: peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program bedah rumah, pembangunan rumah susun (Rusun) di titik strategis, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk membenahi kawasan permukiman kumuh.

“Kehadiran kami bersama para Bupati dan Walikota hari ini adalah bentuk komitmen kuat untuk memastikan warga Jambi mendapatkan akses hunian yang layak. Kami mengusulkan program-program yang bersifat langsung dirasakan manfaatnya, seperti bedah rumah dan penataan kawasan yang selama ini masih berkategori kumuh,” ujar Al Haris.

Baca juga:  Sekda Sudirman Buka Sosialisasi EPSS dan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2026

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh tidak boleh dilakukan secara parsial atau “berjalan sendiri-sendiri”. Ia mendorong Jambi menjadi salah satu wilayah percontohan untuk program kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan.