“Kita harus menyiapkan program ini sebagai sebuah kolaborasi besar. Tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, tetapi melibatkan CSR perusahaan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” tegas Menteri Ara.
Lebih lanjut, Menteri Ara mengungkapkan visi besar kementeriannya untuk melibatkan sektor perbankan dan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani). “Ibu Dirjen juga akan melibatkan banker perempuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Jadi, tujuannya bukan hanya memperbaiki fisik lingkungan, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga dan melahirkan wirausaha lokal baru di kawasan tersebut,” tambahnya.
Langkah progresif Kementerian PKP ini mendapat apresiasi luas dari jajaran kepala daerah yang hadir. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dalam penyediaan perumahan rakyat. Pihak kementerian pun berencana melakukan rangkaian kunjungan kerja untuk meninjau langsung kesiapan lahan dan validasi data usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam audiensi ini, Gubernur Al Haris turut didampingi oleh sejumlah pejabat kunci Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, di antaranya Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, serta Plt. Kepala Badan Penghubung.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk segera mematangkan data teknis agar program-program strategis seperti rumah subsidi dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dapat segera terealisasi secara bertahap sepanjang tahun anggaran 2026. (*)
Tinggalkan Balasan