TANYAFAKTA.CO, JAMBI — Insiden gangguan sistem digital yang sempat berdampak pada sejumlah rekening nasabah di Bank Jambi belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Namun, pengamat kebijakan publik Martayadi Tajuddin mengingatkan agar publik menyikapi peristiwa tersebut secara proporsional dan tidak terjebak pada arus disinformasi yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap lembaga keuangan milik daerah.

Menurut Martayadi, langkah cepat Bank Jambi dalam mengembalikan dana nasabah yang terdampak hanya dalam waktu beberapa hari merupakan indikator kuat bahwa manajemen bank memiliki komitmen tinggi dalam menjaga kredibilitas institusi dan kepercayaan masyarakat.

“Dalam perspektif tata kelola lembaga keuangan modern, respons cepat seperti ini menunjukkan adanya mekanisme mitigasi risiko yang berjalan. Penggantian dana nasabah dalam waktu singkat adalah bukti bahwa perlindungan terhadap nasabah menjadi prioritas utama,” ujar Martayadi.

Baca juga:  Irit, Gesit, Gen Z Abis! Kuy Upgrade ke Vario 125

Ia menjelaskan bahwa di era digital saat ini, ancaman terhadap sistem keuangan tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan siber yang semakin kompleks dan terorganisir. Fenomena ini bahkan terjadi pada banyak lembaga keuangan besar di berbagai negara.

Menurutnya, dalam banyak kasus global, serangan terhadap sistem perbankan justru berasal dari jaringan eksternal yang memiliki kemampuan teknis tinggi dalam mengeksploitasi celah teknologi.

“Perlu dipahami bahwa di era transformasi digital, tidak ada sistem yang benar-benar kebal dari ancaman siber. Bahkan lembaga keuangan besar di dunia pun pernah mengalami insiden serupa. Karena itu, sangat tidak bijak jika persoalan yang masih dalam proses penyelidikan langsung disimpulkan sebagai kesalahan internal,” tegasnya.

Baca juga:  Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PHR Zona 1 Tanam Lebih dari 4.000 Pohon

Martayadi menilai penting bagi masyarakat untuk menunggu hasil investigasi resmi aparat penegak hukum sebelum membangun opini yang dapat merugikan reputasi lembaga keuangan daerah.

Menurutnya, penyebaran narasi yang tidak berbasis fakta justru berpotensi memicu kepanikan publik dan memengaruhi stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan daerah.

“Disinformasi dan hoaks adalah ancaman serius dalam ekosistem digital hari ini. Jika masyarakat terbawa oleh arus informasi yang tidak terverifikasi, maka yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi juga kepentingan ekonomi daerah secara keseluruhan,” katanya.