Dampak perlambatan ini juga mulai terasa pada aspek sosial. Tingkat pengangguran terbuka yang berada di kisaran 5,02 persen pada 2025 atau sebanyak 12.015 orang menunjukkan pasar kerja yang belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, angka kemiskinan kembali naik menjadi 4,32 persen atau sekitar 21,05 ribu jiwa setelah sempat menurun pada tahun sebelumnya.
Noviardi menilai, persoalan efisiensi menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Ia menyoroti masih lambatnya penyerapan anggaran, pelaksanaan proyek yang tidak tepat waktu, serta tingginya biaya logistik dan distribusi yang membuat dampak belanja tidak optimal.
“Inefisiensi ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, daya beli masyarakat tertekan dan pertumbuhan tidak berkualitas,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan mendasar dalam pola belanja dengan menekankan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Percepatan realisasi investasi, penguatan sektor perdagangan dan ekonomi digital, serta hilirisasi sektor pertanian dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur ekonomi.
“Ke depan, kita tidak bisa hanya mengandalkan belanja besar, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar produktif dan berdampak. Jika efisiensi dibenahi dan investasi kembali bergerak, pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi masih berpeluang kembali ke kisaran 5 persen pada 2026,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan