“Kami tidak ingin ruang publik dipenuhi spekulasi yang terus berkembang tanpa adanya penjelasan resmi. Karena itu, kami meminta Gubernur Jambi untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat terkait isu yang berkembang dalam persidangan kasus DAK SMK tersebut. Ini penting demi menjaga marwah pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi daerah,” ujar Ludwig Syarif Sitohang.

Ia juga menambahkan bahwa gerakan mahasiswa akan tetap berdiri pada prinsip kontrol sosial dan pengawalan terhadap proses penegakan hukum yang adil, transparan, serta tidak tebang pilih terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Selain persoalan dugaan korupsi pendidikan, Aliansi Cipayung Jambi turut menyoroti kondisi tenaga pendidik keagamaan di Provinsi Jambi yang dinilai masih belum memadai, khususnya bagi kelompok minoritas.

Baca juga:  Resmi Dilantik Zulhas Jadi Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris Tegaskan Komitmen Kawal Kebijakan Nasional

Aliansi menilai perhatian terhadap tenaga pendidik keagamaan dari umat Nasrani di sejumlah sekolah dan kampus masih sangat minim, baik dari sisi pemerataan tenaga pengajar, fasilitas penunjang, maupun dukungan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurut Aliansi, negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan keagamaan secara setara tanpa diskriminasi.

Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk lebih serius memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik keagamaan lintas agama sebagai bagian dari upaya menjaga toleransi dan keberagaman di Provinsi Jambi.

Aliansi juga menyoroti persoalan pelayanan publik di sejumlah rumah sakit umum di wilayah Provinsi Jambi yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Keluhan mengenai administrasi pelayanan yang berbelit, lambannya penanganan pasien, hingga buruknya respons terhadap masyarakat kecil disebut masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan publik.

Baca juga:  KPU Kota Jambi Tetapkan Maulana-Diza sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih untuk Periode 2025-2029

Dalam sektor kesehatan, Aliansi meminta Pemerintah Provinsi Jambi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan rumah sakit umum daerah, termasuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat, manusiawi, dan tidak mempersulit masyarakat melalui prosedur administrasi yang tidak efektif.

Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional dan refleksi reformasi, Aliansi Cipayung Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu demokrasi, keadilan sosial, transparansi pemerintahan, pendidikan, serta pelayanan publik di Provinsi Jambi sebagai bagian dari tanggung jawab moral gerakan mahasiswa terhadap rakyat dan masa depan daerah. (*)