Pandangan tersebut kemudian menemukan bentuk yang lebih utuh dalam Pancasila. Sebagaimana disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945, dasar negara tidak boleh sekadar meniru ideologi bangsa lain, melainkan digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan Marhaenisme dapat dipahami sebagai hasil dialog antara pemikiran universal dan pengalaman kebudayaan Indonesia.
Di sinilah pembacaan terhadap Budaya Geopolitik Nusantara menjadi relevan. Sejak berkembangnya jaringan peradaban maritim Nusantara pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-15, ruang kepulauan Indonesia membentuk tradisi politik yang berbeda dengan banyak tradisi geopolitik kontinental.
Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menaklukkan wilayah, tetapi juga oleh kemampuan membangun konektivitas antarpulau, menjaga keseimbangan perdagangan, mengelola keberagaman, dan memelihara harmoni sosial.
Warisan sejarah tersebut kemudian tercermin dalam berbagai nilai yang tetap hidup hingga kini, seperti gotong royong, musyawarah, persatuan, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perspektif ini, Marhaenisme dapat dibaca sebagai salah satu ikhtiar Soekarno untuk menghadirkan ideologi kebangsaan yang berakar pada pengalaman historis dan kebudayaan Indonesia, tanpa menutup diri terhadap perkembangan pemikiran dunia.
Memasuki abad ke-21, ketika dunia menghadapi rivalitas geopolitik, transformasi digital, krisis iklim, dan fragmentasi sosial, relevansi cara pandang tersebut kembali mengemuka. Indonesia menghadapi tantangan untuk tidak sekadar menjadi objek tarik-menarik kepentingan global, tetapi juga menjadi subjek yang mampu menawarkan perspektifnya sendiri dalam membangun tata dunia yang lebih seimbang.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang lebih memengaruhi siapa mungkin bukan pertanyaan yang paling penting. Yang lebih penting adalah memahami bahwa Tan Malaka dan Soekarno memberikan kontribusi berbeda bagi pembentukan Indonesia modern.
Tan Malaka memperkaya tradisi pemikiran revolusioner Indonesia, sementara Soekarno berupaya merumuskan sintesis ideologi kebangsaan yang berpijak pada sejarah, kebudayaan, dan realitas sosial Indonesia.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, warisan intelektual kedua tokoh tersebut tetap relevan. Bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipahami sebagai bagian dari proses panjang bangsa Indonesia dalam mencari jalan berpikirnya sendiri. Mungkin di situlah makna terdalam kemerdekaan: bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi juga memiliki keberanian untuk membangun paradigma yang lahir dari pengalaman, kebudayaan, dan jati diri bangsa sendiri.
Tinggalkan Balasan