TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Pernyataan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang menyatakan siap “pasang badan” demi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi (BEM UNAJA).
BEM UNAJA menilai sikap tersebut berpotensi menggeser peran DPRD sebagai lembaga pengawasan menjadi pihak yang terlalu jauh berada dalam posisi pembela kebijakan.
Ketua BEM UNAJA, Saputra Butar-Butar, menyampaikan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab menjaga prinsip check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk terhadap program pemerintah yang berskala besar dan menyangkut anggaran publik.
Menurutnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari dukungan politik, tetapi juga dari keterbukaan, pengawasan, dan kemampuan pemerintah memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Sikap pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang secara terbuka menyatakan siap ‘pasang badan’ demi mengamankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merefleksikan sebuah anomali dalam sistem ketatanegaraan di tingkat daerah,” ujar Saputra dalam keterangan tertulis kepada TanyaFakta.co, Sabtu (20/6/2026).
Ia menyebut, terdapat garis batas yang jelas antara lembaga eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dan legislatif sebagai institusi yang mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ketika institusi perwakilan rakyat berubah peran menjadi benteng perlindungan bagi kebijakan pemerintah, ruang bagi perdebatan publik yang objektif dan rasional menjadi tereduksi,” katanya.
Saputra menegaskan, kritik terhadap MBG bukan berarti penolakan terhadap tujuan program tersebut. Menurutnya, kritik publik justru menjadi instrumen demokrasi untuk menguji kesiapan dan tata kelola program.
“Masyarakat tidak membutuhkan soliditas politik buta atau sekadar ‘pasang badan’, tetapi keberanian untuk ‘pasang akal sehat’ melalui pengawasan yang rigid dan berlapis,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Jambi perlu memastikan berbagai aspek sebelum memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut, terutama terkait transparansi anggaran, mitigasi risiko fiskal daerah, distribusi manfaat, serta potensi celah penyimpangan.
“Akal sehat dalam tata kelola pemerintahan menuntut kedewasaan untuk melihat bahwa kritik dari kelompok masyarakat dan mahasiswa bukanlah upaya destruktif untuk menghentikan program,” jelasnya.
“DPRD Jambi seharusnya memosisikan diri sebagai mitra kritis yang menguliti setiap detail anggaran demi memastikan efisiensi, bukan justru menutup mata terhadap celah kebocoran demi kenyamanan politik kekuasaan,” tambah Saputra.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Ivan saat menemui ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi dalam aksi dukungan terhadap MBG, Jumat (19/6/2026).
Massa aksi meminta agar program tersebut tetap berjalan. Mereka menilai adanya persoalan hukum di tubuh Badan Gizi Nasional tidak seharusnya membuat program MBG dihentikan.
“MBG harus tetap dilanjut, MBG harus tetap dilanjut,” ujar Ivan.
Ivan mengatakan dirinya memahami kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi. Menurutnya, aspek kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas manusia.
“Jambi mantap harus mencapai 80 persen,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
“Kematian bayi harus nol, gizi anak harus terjamin. Untuk itu, harus makan bergizi,” katanya.
Ivan kemudian menyinggung adanya kelompok masyarakat yang meminta evaluasi terhadap program MBG.
“Masa DPR disuruh membatalkan program MBG. Enggak ada,” ujarnya.
Ia mengklaim telah melakukan pendataan penerima manfaat MBG di Provinsi Jambi.
“Total 446 jiwa. Bayangkan setiap hari mereka mendapatkan makanan bergizi. Mana tahu ekonominya miskin ekstrem, bisa sakit maag kalau tidak makan pagi. Masa MBG mau dihapus? Lanjutkan!” serunya.
Ivan juga menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Jambi memiliki komitmen agar program MBG berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan bebas penyimpangan.
“Kalau tuntutannya seperti ini, memperjuangkan aspirasi ini, kami pasang badan DPRD Provinsi Jambi,” tegasnya.
Pernyataan Ivan Wirata tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat di media sosial.
Dalam unggahan Instagram @jambitv.official, sejumlah warganet mempertanyakan sikap Ivan yang dinilai terlalu kuat dalam mendukung program tersebut.
Akun @andiandu_ menulis:
“Mereka semua bukan sedang memperjuangkan masyarakat tapi memperjuangkan SPPG mereka.”
Sementara akun @moerhaminto05_jamil mempertanyakan apakah Ivan Wirata memiliki dapur MBG.
“Punya berapa dapur pak? Bertanya dengan nada lembut,” tulisnya.
Komentar lain datang dari akun @aagunggunawan yang menyoroti kemudahan Ivan menemui massa aksi.
“Baru kali ini ada anggota legislatif yang menemui massa aksi dengan begitu mudah. Apalagi mau pasang badan,” tulisnya. (aas)
Tinggalkan Balasan