TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Regional Management (RM) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV Jambi-Sumbar menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi, Selasa (23/6/2026), bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Gubernur Jambi, Dr. Al Haris, S.Sos., M.H., mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rahmadi. Kegiatan tersebut turut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Jambi, serta sejumlah instansi vertikal.

Tiga perwakilan RM PTPN IV Regional IV yang hadir dalam kegiatan tersebut yakni Region Head PTPN IV Regional IV Jambi-Sumbar Khayamuddin Panjaitan, Business Support Head Dhanny Hermawan, Operational Head Ridho Syaputra Manurung, serta Sekretaris PTPN IV Regional IV Hariman Siregar.

Baca juga:  HUT ke-62 Bank Jambi: Dr. Maulana Ungkapkan Rasa Bangga atas Kontribusi Bank Jambi

Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya sinergi antara BPKP, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai aturan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Sinergi BPKP dan seluruh pihak vertikal maupun daerah sangat penting dalam mengawasi keuangan daerah agar dapat digunakan sesuai aturan dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap rupiah yang masuk ke Jambi harus digunakan secara tepat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Al Haris.

Menurutnya, BPKP memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.

“BPKP bukan sekadar melakukan audit setelah program berjalan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan analisis, kajian, serta rekomendasi terhadap pembangunan,” kata Al Haris.

Baca juga:  Upgrade Gaya Berkendara, Honda Hadirkan Pilihan Aksesoris dan Apparel Kece untuk Pengendara All New Honda Vario 125

Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)