TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, bergerak cepat merespons anjloknya harga telur yang semakin menekan peternak rakyat di sejumlah sentra produksi Jawa Timur.
Pada Selasa (23/6/2026), Sonny melakukan koordinasi intensif dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, guna mencari solusi konkret atas krisis harga yang kini mengancam keberlangsungan usaha peternak mandiri.
Langkah tersebut diambil setelah Sonny menerima berbagai aspirasi dari peternak ayam petelur di daerah pemilihannya, Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso), sekaligus mencermati perkembangan harga telur di sejumlah sentra produksi Jawa Timur yang terus mengalami penurunan.
Di Blitar, harga telur farm pada Senin (22/6/2026) sore tercatat turun menjadi Rp19.500 per kilogram, sementara di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, harga berkisar Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Padahal, pada awal Juni lalu harga telur masih berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Penurunan hingga Rp2.500 per kilogram dalam waktu kurang dari satu bulan semakin mempersempit margin usaha peternak yang juga menghadapi tingginya harga pakan ternak.
Sebelumnya, perwakilan peternak ayam petelur Blitar Raya, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, Suyanto, telah mengingatkan bahwa harga telur yang terus merosot membuat peternak rakyat berada dalam kondisi yang semakin sulit.
“Kami mewakili peternak di Kediri, Tulungagung, Trenggalek terkait harga telur yang semakin mblodot, sementara harga pakan ternak semakin melambung tinggi,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar pada 1 Juni 2026.
Kondisi serupa juga dikeluhkan peternak di Banyuwangi. Asosiasi Peternak Unggas Maju Makmur Banyuwangi menyampaikan kepada Rumah Aspirasi Genteng bahwa Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram belum berjalan efektif di lapangan.
Mereka juga mengeluhkan adanya pembelian telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram disertai sistem pembayaran tempo satu minggu. Menurut para peternak, kondisi tersebut membuat peternak mandiri harus menanggung kerugian operasional hingga sekitar Rp3,5 juta per bulan, terutama akibat tingginya biaya pakan pabrikan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Sonny menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah nyata agar peternak rakyat tidak menjadi korban berkepanjangan dari lemahnya implementasi kebijakan harga.
“Situasi di tingkat peternak mandiri saat ini sangat berat. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi riil dan memastikan regulasi berjalan efektif sebelum kerugian operasional ini memaksa para peternak rakyat kita gulung tikar,” tegas Sonny.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh pemerintah setelah Menteri Pertanian berdialog dengan asosiasi koperasi peternak nasional.
Pemerintah antara lain telah menyurati Kepala Badan Gizi Nasional agar penyerapan telur dilakukan sesuai HAP, mengusulkan pembatasan investasi asing di sektor ayam petelur di Pulau Jawa, meminta Satgas Pangan mengawasi pembelian telur oleh broker, mendorong pengendalian produksi melalui afkir ayam pada peternakan besar, mempercepat penyaluran SPHP jagung, serta meminta perusahaan pakan menahan kenaikan harga.
Selain itu, Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui surat kepada pemerintah kabupaten dan provinsi agar pengawasan harga di tingkat peternak berjalan lebih efektif. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap peredaran telur fertil (hatching egg) agar tidak masuk ke pasar konsumsi.
Meski mengapresiasi berbagai langkah tersebut, Sonny menilai implementasi kebijakan harus segera dirasakan oleh peternak di lapangan.
“Berbagai upaya memang sudah dilakukan beberapa minggu terakhir, namun realitasnya harga di tingkat peternak masih jauh dari harapan. Kita memerlukan tindakan yang lebih progresif agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan kepada peternak rakyat,” ujarnya.
Sonny juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk mengambil keuntungan melalui praktik spekulasi atau permainan harga.
“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan keberlanjutan ekonomi peternak kecil. Jika ditemukan adanya praktik spekulasi atau oknum yang sengaja memainkan harga di tengah situasi sulit ini, saya meminta peternak segera melapor kepada Satgas Pangan maupun aparat penegak hukum agar dapat ditindak tegas,” pungkasnya.
Anjloknya harga telur di berbagai sentra produksi Jawa Timur menjadi sinyal perlunya percepatan implementasi kebijakan stabilisasi pasar. Peternak berharap sinergi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera memulihkan harga telur di tingkat peternak, sehingga usaha peternak rakyat tetap berkelanjutan dan pasokan pangan nasional tetap terjaga. (*)
Tinggalkan Balasan