OLEH: ANDRE SYAHPUTRA

TANYAFAKTA.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya tentang hutan yang terbakar, tetapi juga tentang keselamatan masyarakat, kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya.

Di tengah kondisi tersebut, ada hal lain yang patut menjadi perhatian, yaitu bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomunikasi serta berkoordinasi dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan laporan BNPB pada Oktober 2026, penanganan karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Pemerintah telah mengerahkan personel serta melakukan pemadaman melalui jalur darat dan udara. Namun, masih adanya wilayah yang membutuhkan penanganan menunjukkan bahwa persoalan karhutla belum selesai dan membutuhkan kerja yang konsisten. Sumber: Media Indonesia, 20 Oktober 2026.

Menurut saya, hal yang cukup memprihatinkan dalam situasi bencana adalah ketika komunikasi pemerintah tidak memberikan kejelasan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak hanya ingin mendengar bahwa pemerintah sedang bekerja atau bahwa penanganan terus dilakukan. Mereka ingin mengetahui langkah konkret yang sedang dijalankan, wilayah mana yang menjadi prioritas, bantuan apa yang tersedia, dan bagaimana keselamatan mereka dijamin.

Baca juga:  KPU dan Bawaslu Menentukan Makna Merdeka : Catatan Demokrasi HUT RI Ke-80

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik. Sementara itu, pemerintah daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, komunikasi antara kedua tingkatan pemerintahan seharusnya berjalan secara terbuka, cepat, dan saling mendukung. Apabila informasi tidak tersampaikan dengan baik atau pernyataan pejabat tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan warga, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun.

Kritik terhadap komunikasi pemerintah bukan berarti mengabaikan kerja petugas yang berjuang memadamkan api di lapangan. Justru, kerja keras mereka harus didukung oleh kepemimpinan dan komunikasi yang jelas. Jangan sampai petugas terus bekerja dalam situasi sulit, sementara masyarakat masih kebingungan mengenai informasi bantuan, kondisi udara, pelayanan kesehatan, dan langkah perlindungan yang harus dilakukan.

Dalam perspektif ilmu politik, persoalan ini berkaitan erat dengan akuntabilitas, koordinasi pemerintahan, dan kepercayaan publik. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya. Setiap pernyataan pejabat publik seharusnya disertai informasi yang jelas, berdasarkan data, serta dapat diperiksa perkembangannya. Dengan demikian, komunikasi pemerintah tidak hanya menjadi sarana untuk menenangkan masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Baca juga:  Profesionalisme Guru ditengah Tekanan Administrasi

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya terjebak dalam saling menyalahkan ketika penanganan bencana menghadapi kendala. Karhutla merupakan persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas wilayah dan lintas lembaga. Apabila terjadi hambatan dalam pengerahan personel, peralatan, anggaran, atau akses menuju lokasi kebakaran, hambatan tersebut harus dijelaskan secara terbuka sekaligus diikuti dengan solusi. Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab, melainkan kepastian bahwa persoalan mereka sedang ditangani secara serius.

Pemerintah juga harus berani bergerak melampaui penanganan darurat. Pemadaman api memang penting, tetapi pencegahan kebakaran, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan pemulihan lingkungan tidak boleh diabaikan. Di saat yang sama, masyarakat yang terdampak membutuhkan perlindungan nyata berupa informasi kualitas udara, layanan kesehatan, bantuan bagi kelompok rentan, dan dukungan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.

Menurut saya, ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi karhutla bukanlah seberapa sering pejabat memberikan pernyataan di hadapan media, melainkan seberapa jelas tindakan yang dilakukan dan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala, menjelaskan kendala secara jujur, menetapkan pembagian tanggung jawab yang jelas, serta memastikan setiap kebijakan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga terdampak.

Baca juga:  Parkir Liar Membunuh Los Jambi? Saatnya BALAP Ambil Alih! 

Pada akhirnya, kebakaran hutan di Indonesia menjadi pengingat bahwa bencana lingkungan juga merupakan ujian terhadap kualitas pemerintahan. Ketika hutan terbakar, masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata, bukan sekadar komunikasi yang terdengar meyakinkan. Pemerintah pusat harus memastikan dukungan dan koordinasi berjalan, sedangkan pemerintah daerah harus merespons kebutuhan warganya dengan cepat dan tepat.

Jangan sampai masyarakat harus menghadapi dua persoalan sekaligus: bencana yang mengancam kehidupan mereka dan komunikasi pemerintah yang gagal memberikan kepastian. Bencana memang tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan, koordinasi yang baik, komunikasi yang bertanggung jawab, dan kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Sudah saatnya pemerintah menjadikan karhutla bukan hanya sebagai agenda penanganan setiap musim kemarau, melainkan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan dan hubungan antara negara dengan masyarakat. Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun melalui banyaknya janji, tetapi melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.