TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Kesatuan Pemuda dan Pelajar Jambi (KPPJ) menggelar diskusi interaktif bertajuk “Duo Arah, Sudut Pandang” di Teanol Beringin, Senin (2/11/2026) malam.
Diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Jambi tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga krisis ekologis yang tengah dihadapi daerah.
Mengusung tema “Membenturkan Gagasan, Membaca Kekuasaan, dan Mengawal Kepentingan Rakyat”, forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman.
Di antaranya akademisi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Yudi Armansyah, pakar hukum Dr. Arfai, pengamat hukum Adv. Elas Anra Dermawan, Fiet Haryadi selaku tokoh JMK, tokoh pemuda Jambi Raden Syach Iran Syam dan Iin Habibi selaku tokoh pemuda Jambi, serta aktivis Jambi Derry Anandia.
Dalam kesempatan tersebut, Pembina KPPJ Rahmad Try Madia menjelaskan latar belakang dan tujuan berdirinya Kesatuan Pemuda dan Pelajar Jambi.
Menurutnya, KPPJ hadir sebagai ruang berhimpun bagi pemuda dan pelajar untuk membangun kesadaran kritis, mempertemukan berbagai gagasan, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam merespons persoalan sosial dan pembangunan daerah.
“Melalui KKPJ ini kami berharap agar pemuda Jambi tidak hanya menjadi penonton terhadap berbagai dinamika yang terjadi, tetapi mampu mengambil peran melalui pemikiran, gagasan, dan tindakan nyata dalam mengawal kepentingan masyarakat,” ujar Rahmad.
Sementara itu, Ketua Umum KPPJ, Adiansyah, menyampaikan harapannya agar diskusi tersebut tidak berhenti sebatas pertukaran gagasan.
Ia berharap forum semacam ini dapat menjadi titik awal konsolidasi pemuda dan mahasiswa untuk ikut mengawasi berbagai kebijakan serta mendorong pemerintah Provinsi Jambi agar lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap persoalan daerah.
Diskusi berlangsung alot dengan beragam pandangan dan argumentasi yang disampaikan peserta maupun narasumber. Persoalan krisis ekologis, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut.
Peserta turut menyoroti persoalan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Presiden senilai Rp125 miliar yang dikaitkan dengan penanganan karhutla di Jambi. Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Setelah melalui pembahasan panjang hingga sekitar pukul 00.00 WIB, forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah dibicarakan melalui sejumlah agenda lanjutan.
Beberapa langkah yang mengemuka di antaranya menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperdalam kajian terhadap persoalan daerah, sekaligus membuka kemungkinan menempuh langkah advokasi lainnya, termasuk aksi demonstrasi apabila diperlukan.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong transparansi serta meminta pertanggungjawaban serius Pemerintah Provinsi Jambi terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“KPPJ berharap ruang dialog antarpemuda dan mahasiswa dapat terus berkembang menjadi gerakan yang berbasis gagasan, kajian, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Adi. (AAS)
Tinggalkan Balasan