TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Sebanyak delapan fraksi di Komisi III DPR menyatakan sepakat agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Baca juga:  Bahas Lima Ranperda Inisiatif, DPRD Jambi Soroti Efektivitas OPD dan Profesionalisme Perseroda

“Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” kata Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak.

Dengan persetujuan tingkat I tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026), untuk memasuki tahapan pengambilan keputusan tingkat II.

Dalam penyampaian pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan agar RUU tersebut dilanjutkan menjadi undang-undang.

Sejumlah fraksi menilai penyelesaian RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting mengingat regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat dan pembahasannya sudah bergulir sejak 2008.

Baca juga:  KKRJ Desak DPRD dan DPR RI Bongkar Jumlah Sumur Migas Milik PetroChina di Blok Jabung

Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa penyelesaian RUU tersebut menjadi momentum penting setelah bertahun-tahun tertunda.

“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir Djamil.

Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan DPR RI yang sebelumnya menyatakan kesediaan meletakkan jabatan apabila regulasi tersebut tidak selesai sesuai tenggat waktu yang disepakati.

Pada Kamis (27/8/2026) lalu, empat pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, menandatangani surat pernyataan kesanggupan mundur dari jabatan pimpinan DPR sekaligus keanggotaan DPR apabila RUU Perampasan Aset tidak rampung paling lambat 15 Desember 2026.

Baca juga:  Bupati Muaro Jambi Dukung Penuh Jalan Dua Jalur Mendalo–Pijoan : Solusi Atasi Macet dan Kecelakaan

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Salah satu poin hasil audiensi menyebutkan bahwa DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Kini, setelah seluruh fraksi di Komisi III menyepakati hasil pembahasan tingkat I, RUU yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun tersebut memasuki tahapan akhir pembahasan di DPR.

Persetujuan tingkat I ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset. Namun, statusnya belum menjadi undang-undang dan masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. (*)