TANYAFAKTA.CO, JAMBI – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek Hutama Karya di wilayah Jambi. Penandatanganan berlangsung di Jambi, Kamis (19/11).
PKS ditandatangani Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya Muhammad Fauzan dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi Sugeng Hariadi. Turut dihadiri juga oleh Komisaris Hutama Karya, Mukri. Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi akan memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Pendampingan ini bersifat preventif.
Tujuannya memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Melalui kerja sama ini, Kejati Jambi akan memberikan pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Direktur Human Capital & Legal Hutama Karya, Muhammad Fauzan menegaskan pendampingan ini bersifat preventif.
“Kami ingin setiap keputusan dan tahapan proyek sudah sesuai aturan sejak awal. Dengan begitu, pekerjaan di lapangan bisa berjalan dengan kepastian yang lebih kuat,” ujarnya.




Tinggalkan Balasan