“Kami meminta KPK tidak hanya melihat nama-nama dalam daftar penerbangan sebagai formalitas. Harus ada pendalaman mengenai kapasitas masing-masing, agenda perjalanan, kepentingan yang dibawa, siapa yang mengundang, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang membayar. Semua itu harus terang,” ujarnya.

Ia menilai, keterlibatan sejumlah unsur dari sektor hulu migas menuntut transparansi yang lebih serius, terutama apabila perjalanan tersebut berkaitan dengan kegiatan, fasilitas, atau pembiayaan yang memiliki hubungan dengan kepentingan publik maupun keuangan negara.

“Kalau memang perjalanan ini memiliki urgensi dan dasar yang sah, silakan dibuktikan dengan dokumen, agenda, serta perhitungan biaya yang transparan. Tetapi apabila terdapat pemborosan, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi kerugian negara, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai hukum,” lanjut Bona.

Baca juga:  Dermaga Roboh Telan Korban, Misteri Tak Terungkap: Kadis PUPR Yang Diduga Rangkap PPK dan CV Mozha & Co Belum Dipanggil APH

KPK DIMINTA TELUSURI URGENSI, SUMBER BIAYA DAN PIHAK YANG MEMUTUSKAN

TINDAK meminta KPK menguji sejumlah aspek mendasar dalam laporan tersebut, antara lain urgensi penggunaan Private Jet Legacy 600, kewajaran biaya penerbangan, sumber pembiayaan, mekanisme penyewaan atau pengadaan fasilitas, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Bona menegaskan, ketidakwajaran biaya tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila terdapat indikasi penyimpangan, seluruh fakta harus diuji melalui dokumen dan keterangan pihak terkait.

“Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Tetapi jangan pula persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. KPK harus menguji fakta, memanggil pihak-pihak yang relevan, dan memastikan seluruh pembiayaan memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.

Baca juga:  Meresahkan,Warga Aurduri Minta Pemerintah Tegas Terhadap Galian C

Ia juga mengingatkan agar proses penelaahan tidak menjadi tempat berhentinya laporan masyarakat, terutama ketika pengaduan menyangkut penggunaan fasilitas bernilai tinggi dan melibatkan sejumlah pihak dari institusi maupun sektor usaha yang berbeda.

TINDAK: JANGAN ADA PIHAK YANG LUput DARI KLARIFIKASI

TINDAK menegaskan akan terus mengawal laporan pengaduan tertanggal 16 Oktober 2026 tersebut sampai terdapat kejelasan mengenai hasil penelaahan dan tindak lanjut KPK.

Organisasi itu meminta KPK memeriksa relevansi keterlibatan seluruh pihak dalam daftar penerbangan, menelusuri sumber pembiayaan, menguji urgensi penggunaan pesawat, serta mengungkap proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban perjalanan.

“Kami mendesak KPK melakukan pendalaman secara menyeluruh. Unsur SKK Migas, staf ESDM, maupun pihak MI-INPEX yang relevan dengan perjalanan ini harus dimintai klarifikasi apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan. Jangan sampai ada informasi penting yang terlewat hanya karena pemeriksaan berhenti pada dokumen,” ungkap Bona.

Baca juga:  Mengejutkan ! Ketum PDIP Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Reatret Ke Magelang, Ada Apa?

Ia menambahkan, pengawalan laporan tersebut bukan untuk menghakimi individu atau institusi tertentu, melainkan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum berjalan berdasarkan bukti.

“Publik berhak mengetahui apakah penggunaan Private Jet Legacy 600 tersebut memiliki dasar kepentingan yang sah, apakah biayanya wajar, dan siapa yang bertanggung jawab. Kami akan terus mengawal sampai ada kejelasan. Jangan biarkan laporan ini menguap tanpa kepastian hukum,” pungkas Sekjen TINDAK. (*)