TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Organisasi Tim Independen untuk Demokrasi dan Antikorupsi (TINDAK) terus mengawal laporan pengaduan terkait dugaan ketidakwajaran biaya, potensi pemborosan anggaran, serta urgensi penggunaan pesawat Private Jet Legacy 600 dalam perjalanan rombongan pejabat dan perwakilan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Laporan tersebut secara resmi disampaikan TINDAK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 Oktober 2026.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal pengaduan tersebut, Sekretaris Jenderal TINDAK, Bona Tua Sinaga, S.Sos., mendatangi KPK untuk menindaklanjuti laporan sekaligus memastikan perkembangan penanganannya.
Dalam kunjungan tersebut, Bona Tua diarahkan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Pihak Dumas menjelaskan bahwa laporan TINDAK masih dalam proses penelaahan, baik terkait kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi maupun indikasi pelanggaran administrasi.
Menanggapi penjelasan tersebut, Bona Tua menyatakan bahwa TINDAK menghormati mekanisme penanganan pengaduan di KPK. Namun, ia meminta agar proses penelaahan segera memperoleh kejelasan tindak lanjut.
“Kami datang untuk memastikan sejauh mana perkembangan laporan TINDAK. Kami mendapatkan penjelasan bahwa laporan masih dalam proses penelaahan. Tentu kami menghormati proses tersebut, tetapi kami juga mendesak agar KPK tidak berlarut-larut. Persoalan ini menyangkut transparansi penggunaan fasilitas dan pembiayaan yang harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bona Tua.
TINDAK Minta KPK Periksa Pihak dalam Daftar Penerbangan
TINDAK secara khusus meminta KPK segera melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari seluruh pihak yang tercantum dalam daftar penerbangan Private Jet Legacy 600, sepanjang relevan dengan kebutuhan pemeriksaan.
Menurut Bona Tua, daftar penerbangan tersebut dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap konstruksi perjalanan, kepentingan para pihak, proses pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban pembiayaan.
“Kami meminta KPK segera memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang tercantum dalam daftar penerbangan. Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan administrasi dokumen. Harus ditelusuri siapa yang menginisiasi perjalanan, apa kepentingannya, siapa yang mengambil keputusan, serta siapa yang bertanggung jawab atas seluruh biaya penerbangan tersebut,” ujarnya.
Ia menilai pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan pesawat tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan operasional yang dapat dibenarkan atau justru mengandung ketidakwajaran yang perlu dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang penggunaan Private Jet Legacy 600 itu memiliki urgensi yang sah, buktikan dengan dokumen dan perhitungan yang transparan. Tetapi kalau ditemukan pemborosan, penyalahgunaan kewenangan, atau indikasi kerugian keuangan negara, maka harus ada proses hukum. Jangan sampai fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan publik digunakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” lanjutnya.




Tinggalkan Balasan