TANYAFAKTA.CO – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan mahasiswa terkait pemberian hak kepada rakyat untuk memberhentikan anggota DPR kembali menegaskan satu hal bahwa demokrasi Indonesia masih terperangkap dalam struktur politik yang lebih mengutamakan kepentingan Partai Politik dibanding kehendak rakyat.
Penolakan tersebut bukan hanya soal pasal yang diuji, tetapi tentang bagaimana desain kekuasaan parlemen di negara ini dibangun dan kepada siapa loyalitas seorang wakil rakyat diarahkan. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, keputusan MK justru mempertebal jarak antara rakyat dan wakilnya sendiri.
Gugatan mahasiswa secara jelas meminta agar Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, yang memberikan hak recall hanya kepada partai politik supaya ditafsir ulang agar rakyat sebagai konstituen pemilik hak suara juga memiliki ruang untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR. Mereka mengusulkan frasa tambahan “dan/atau konstituen di daerah pemilihan” sebagai bentuk koreksi terhadap sistem yang dianggap terlalu mengekang peran rakyat dalam mengawasi wakilnya. Gugatan ini muncul bukan tanpa alasan, tentu ada realitas politik yang membuat wacana recall berbasis rakyat semakin relevan.
Latar belakang gugatan tersebut berkaitan erat dengan fakta bahwa banyak anggota DPR justru kehilangan kedekatan dengan masyarakat setelah menang pemilu. Mereka kembali ke jalur kepentingan partai, faksi internal, dan elit politik nasional. Disparitas antara aspirasi rakyat dan kebijakan para wakil di Senayan hingga di daerah menjadi semakin nyata. Ketika anggota DPR dinilai tidak lagi menjalankan mandat rakyat, publik membutuhkan mekanisme kontrol yang lebih langsung. Sayangnya, mekanisme penggantian antarwaktu yang ada kini hanya menjadi domain partai, bukan suara rakyat.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut dengan dasar bahwa demokrasi Indonesia dirancang sebagai demokrasi perwakilan berbasis partai politik. MK berpegang pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik, sehingga hubungan wakil dengan partai dianggap lebih kuat daripada hubungan wakil dengan pemilih. Selain itu, MK menilai bahwa jika rakyat diberi hak recall langsung, akan timbul potensi ketidakpastian hukum karena dapat menyerupai “pemilu ulang” di daerah tertentu. MK akhirnya menyatakan permohonan gugatan “tidak beralasan menurut hukum”.
Namun penolakan MK menyisakan ruang kritik yang cukup besar. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan mekanisme recall oleh partai politik terhadap kader-kader yang berani kritis, berintegritas, atau menolak tunduk pada keputusan yang tidak sesuai hati nurani. Sejarah politik kita mencatat berbagai kasus di mana pergantian antarwaktu menjadi alat politik untuk menyingkirkan kader yang berseberangan dengan kepentingan elit partai.
Jika recall tetap menjadi monopoli partai, maka risiko politisasi, balas dendam politik, dan pemutusan karier kader bermasalah masih sangat terbuka.
Recall berbasis partai kerap berubah menjadi instrumen disiplin internal yang menekan kebebasan anggota parlemen. Alih-alih menjadi wakil rakyat, anggota DPR dipaksa menjadi wakil kepentingan ketua umum atau elite partai. Mereka bisa dicopot hanya karena mendukung RUU tertentu, menolak arahan fraksi, atau mengkritik kebijakan partai. Mekanisme recall yang seharusnya menjaga integritas lembaga legislatif justru berubah menjadi alat kontrol untuk memastikan loyalitas penuh kepada partai, bukan kepada pemilih.
Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari realitas oligarki partai yang mengakar di Indonesia. Partai politik masih dikuasai oleh sekelompok elite yang menentukan arah kebijakan, penentuan calon legislatif, hingga keputusan penting lainnya. Ketika partai menjadi organisasi yang tidak demokratis, tertutup, dan hierarkis, maka mekanisme recall pun ikut berada di bawah kendali oligarki tersebut. Keputusan untuk mempertahankan atau memberhentikan anggota DPR seringkali lebih berhubungan dengan kesetiaan politik dibanding akuntabilitas kepada publik.
Dalam konteks ini, rakyat berada pada posisi yang paling dirugikan. Mereka hanya menjadi alat legitimasi dalam pemilu, lalu kehilangan semua akses untuk mengontrol wakilnya setelah pemungutan suara usai. Demokrasi hanya berjalan pada hari pemilu, sedangkan di antara lima tahun masa jabatan anggota DPR, rakyat tidak memiliki instrumen apa pun untuk memastikan wakilnya tetap bekerja untuk kepentingan konstituen. Ketidakseimbangan kekuasaan ini membangun tembok yang tinggi antara rakyat dan lembaga legislatif.
Tinggalkan Balasan