OLEH : HAFZI AL FIQRI
TANYAFAKTA.CO, – Tiga kali aksi di depan Kantor Gubernur Jambi, tiga kali pula massa pulang tanpa bertemu kepala daerah.
Asap yang Tak Kunjung Reda
Sejak pertengahan tahun, Provinsi Jambi bergulat dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kemarau panjang membuat api sulit dipadamkan, sementara kabut asap menyelimuti permukiman, mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan, serta mengancam kesehatan warga, terutama anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Pada 2 September 2026, warga bahkan menggelar Shalat Istisqa di lapangan Kantor Gubernur Jambi, memohon turunnya hujan.
Pemerintah provinsi bukan tanpa langkah. Dalam rapat evaluasi penanganan karhutla di Kabupaten Batang Hari pada 8 September, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa personel Satgas Karhutla ditambah dari 5.900 menjadi 7.000 orang.
Ia juga mengakui bahwa kawasan Tahura sangat luas dan kompleks, apalagi sudah banyak masyarakat berladang di dalamnya, sehingga pemadaman tidak mudah. Pada 14 September, ia menyebut 75 perkara karhutla telah ditangani kepolisian dan sekitar 80 persen kejadian diduga disengaja.
Namun bagi sebagian warga dan mahasiswa, penjelasan teknis dan angka-angka itu belum menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa asap terus berulang?
Tiga Kali Aksi, Satu Tuntutan yang Sama
Kekecewaan itu bermuara di depan Kompleks Perkantoran Gubernur Jambi, Telanaipura. Pada 22 Oktober 2026, dalam aksi jilid dua, massa Aliansi Jambi Marah mendesak Gubernur hadir dan duduk bersama rakyat mencari solusi nyata. Karena tak kunjung ditemui, massa merobohkan pagar utama kantor gubernur sebelum akhirnya membubarkan diri menjelang petang dan mengancam aksi lanjutan.
Ancaman itu terbukti. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Aliansi Rakyat Jambi Marah kembali turun ke jalan dengan massa yang menurut keterangan peserta mencapai ribuan orang. Tuntutannya tetap: pertanggungjawaban penanganan karhutla dan kabut asap. Hasilnya, menurut massa aksi, juga sama: Gubernur Al Haris tidak menemui mereka.
Aksi di Jambi tidak berdiri sendiri. Pada hari yang sama di Jakarta, aksi bertajuk #IndonesiaSadar yang diinisiasi BEM UI turut menuntut agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Artinya, keresahan soal asap kini menjadi isu yang melampaui batas provinsi.
Soal Etika: Hadir Itu Bagian dari Tanggung Jawab
Persoalan yang kini mencuat bukan lagi sekadar karhutla, melainkan cara pemimpin merespons kritik. Massa aksi menilai etika dan tanggung jawab moral Gubernur lemah karena dalam tiga kali aksi, termasuk puncaknya pada Hari Sumpah Pemuda, kepala daerah dinilai menghindar alih-alih membuka ruang dialog yang transparan.
Tinggalkan Balasan