2. Penunjukan personel dan organisasi pos komando Satgas Karhutla;
3. Imbauan kepada Sekda (Ex Officio Kepala BPBD Kabupaten) terkait kesiapan menghadapi bencana Karhutla;
4. Apel Siaga Karhutla yang dipimpin langsung oleh Gubernur;
5. Clustering pengendalian Karhutla tingkat kabupaten/kota;
6. Penetapan personel gabungan Satgas Karhutla dengan pendanaan dari APBD Provinsi dan pihak swasta;
7. Operasi modifikasi cuaca oleh BNPB untuk pembasahan lahan gambut;
8. Bantuan satu unit helikopter patroli dan dua unit helikopter water bombing dari BNPB, serta satu unit helikopter patroli BKO dari Mabes Polri;
9. Pemadaman terpadu oleh satgas gabungan;
10. Solusi permanen di kawasan gambut melalui rewetting, revegetasi, dan revitalisasi;
11. Bantuan peminjaman alat berat oleh Pemerintah Provinsi kepada masyarakat atau kelompok tani untuk pembukaan lahan.
Al Haris menambahkan, berdasarkan analisis cuaca pada 28 Juli 2025, tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas tanah berada pada kategori mudah dan sangat mudah terbakar, terutama di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Batanghari, dan sebagian Sarolangun.
“Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen kuat secara kolaboratif mengambil langkah-langkah konkret dalam penanganan Karhutla pada tahun ini melalui sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat, pengaktifan dan penguatan pos komando terpadu pada daerah rawan, patroli darat dan udara secara berkelanjutan, pembasahan lahan, pemadaman, dan penegakan hukum dengan optimal dan konsisten,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Gubernur Al Haris mengajak media untuk terus menyajikan informasi terkini terkait Karhutla secara akurat.
“Cuma media saya minta juga, kemarin kan ada suatu kebakaran, sudah lewat minggu lalu tapi masih juga ditayangkan, jadi kesannya seolah-olah pusat melihat itu masih ada, padahal itu sudah padam semua. Nah, maksud kita media juga update laporannya,” harap Gubernur.(*)
Tinggalkan Balasan