TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada para gubernur agar tidak menyalahgunakan dana negara dan memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat dan efisien.
Dalam forum yang digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Hotel Pullman Jakarta Barat, Tito menegaskan bahwa program pembangunan harus menghasilkan output yang nyata dan tidak dijadikan ladang korupsi yang berujung pada proses hukum.
“Anggaran program harus benar-benar menghasilkan barang, jangan dijadikan bancakan. Bisa berujung masalah hukum,” tegas Tito dalam pernyataan yang bernada sindiran.
Ia juga menyoroti kekecewaan sejumlah kepala daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Tito meminta para gubernur untuk tidak bereaksi secara emosional dan terlebih dahulu melakukan evaluasi internal.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sekitar 18 gubernur telah mendatangi langsung kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan protes atas kebijakan tersebut.
“Lihat faktanya, banyak pemborosan di daerah,” ujar Tito, menekankan perlunya introspeksi sebelum menolak kebijakan pusat.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak efisien dapat membuka celah bagi aparat penegak hukum untuk bertindak, dan sudah banyak kepala daerah yang terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan anggaran.
“Ketidakefisienan bisa berujung pada masalah hukum. Banyak yang akhirnya terkena OTT dan masuk penjara,” pungkas Tito, mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. (*)
Tinggalkan Balasan