Di ranah sosial-ekonomi, sekitar 41.495 orang di Jambi menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan (budidaya maupun tangkap). Namun kesejahteraan mereka belum mencerminkan manfaat besar potensi perikanan. Laporan BPS Jambi mengungkapkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nelayan di provinsi ini sempat sangat menurun, menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh nelayan kecil relatif rendah dibanding beban biaya produksi.

Pada titik inilah terlihat kelemahan paling mendasar: peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang belum mampu memainkan fungsi strategisnya secara optimal.

Meskipun Dinas telah menetapkan target, eksekusinya lemah dan terfragmentasi. Realisasi produksi budidaya baru separuh target, program restocking ikan di perairan umum jarang berjalan sistematis, dan belum ada pemanfaatan serius lahan budidaya potensial. Lebih dari itu, pengawasan terhadap praktik penangkapan ilegal atau destruktif (seperti racun atau setrum) masih kurang efektif, menunjukkan kapasitas kelembagaan yang belum matang.

Baca juga:  Framing Media dan Ujian Kepemimpinan Daerah di Tengah Krisis Fiskal

Koordinasi lintas sektor (misalnya antara perikanan, lingkungan, dan tata ruang) juga tampak terabaikan. Pemulihan ekosistem perairan, yang sangat penting untuk menjaga stok ikan, kurang menjadi agenda prioritas dinas. Tanpa rehabilitasi sungai, penanaman kembali biota, atau normalisasi perairan yang terdegradasi, stok ikan alami akan sulit pulih — dan nelayan tradisional tetap menjadi pihak yang paling merugi.

Sementara daerah lain telah melompat ke teknologi budidaya modern, rantai pasok dingin, dan digitalisasi pemasaran, Jambi masih terjebak dalam pola lama. Dinas perikanan seharusnya mendorong inovasi seperti bioflok, RAS (recirculating aquaculture system), atau integrasi pasar melalui platform digital agar pembudidaya dan nelayan bisa menaikkan nilai tambah.

Baca juga:  Digitalisasi Bukan Motor Utama Ekonomi Provinsi Jambi

Hari Perikanan tahun ini seharusnya menjadi alarm keras: potensi perikanan Jambi sedang merosot dan lemahnya Dinas Perikanan Provinsi menjadi salah satu penyebab utama stagnasi ini. Tanpa reformasi kelembagaan, penguatan data, dan strategi kebijakan yang berpihak pada pelaku kecil, Jambi bisa kehilangan momentum untuk menjadikan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Ini saatnya provinsi mengambil langkah transformasional: memperkuat kepemimpinan teknis, menetapkan target berbasis data, memperluas pemanfaatan lahan budidaya, dan mengokohkan pendampingan bagi nelayan dan pembudidaya. Jika tidak, Hari Perikanan berikutnya hanya akan menjadi pengingat pahit bahwa provinsi ini membiarkan potensi alamnya terbuang sia-sia.

Penulis merupakan pengamat kebijakan publik