Oleh : Dr. Noviardi Ferzi
TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Hari Perikanan yang diperingati 21 November tiap tahun semestinya menjadi momentum refleksi dan kebangkitan justru membuka tabir suram kondisi sektor perikanan di Provinsi Jambi.
Di tengah perayaan nasional tentang pentingnya menjaga sumber daya akuatik, Jambi menghadapi kenyataan yang jauh dari ideal: nelayan kian terhimpit, budidaya stagnan, dan perairan umum daratan mengalami degradasi yang mengkhawatirkan. Potensi besar perairan Jambi—baik sungai, danau, rawa, maupun kawasan pesisir—seolah hanya menjadi cerita tanpa arah kebijakan yang jelas.
Biaya operasional yang meningkat, terutama harga BBM dan sarana produksi, membuat pendapatan nelayan kecil terus tertekan. Di saat bersamaan, hasil tangkapan menurun akibat rusaknya habitat, sedimentasi, dan pencemaran limbah rumah tangga serta industri. Sektor budidaya pun tak lebih baik: produktivitas rendah, teknologi stagnan, dan akses pemasaran yang belum terstruktur. Banyak kelompok pembudidaya ikan mengeluhkan bahwa bantuan pemerintah kerap hanya hadir dalam bentuk sosialisasi atau proyek jangka pendek tanpa pendampingan berkelanjutan.
Data menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar retorika. Potensi perikanan laut Jambi mencapai 71.820 ton per tahun, tetapi yang baru dimanfaatkan hanya 46.417 ton, hanya sekitar 64,5% dari kapasitas potensial. Sementara itu, potensi perairan umum (air tawar) sebesar 35.500 ton, tetapi realisasi pemanfaatannya hanya sekitar 7.299 ton (sekitar 23 %). Tambak payau di Jambi yang seharusnya bisa dimanfaatkan hingga 18.000 ha nyatanya baru digunakan sekitar 0,2% saja — ini menunjukkan ruang besar yang belum digarap.
Dari sisi produksi riil, tahun 2024 mencatat sekitar 49.956 ton produksi ikan di Jambi. Namun, untuk memenuhi permintaan konsumsi lokal, Jambi membutuhkan sekitar 154 ribu ton ikan per tahun, menurut data provinsi. Artinya, lebih dari separuh kebutuhan ikan warga Jambi masih harus dipenuhi dari luar provinsi — sebuah sinyal bahwa produksi lokal belum maksimal.
Secara budidaya, data semester I 2023 dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jambi menunjukkan produksi ikan sudah mencapai 2.500 ton. Target tahun itu menurut DKP adalah 5.800 ton; artinya, realisasi baru separuh meski waktu masih tersedia.
Di Kabupaten Batang Hari, misalnya, produksi budidaya sampai Juni 2024 mencapai 3.855 ton, terdiri dari ikan patin (2.365 ton), nila (1.472 ton), dan lele (18 ton). Angka ini penting, tetapi di tengah skala provinsi, kontribusi ini saja tidak cukup menutup kesenjangan produksi dan konsumsi.
Di ranah sosial-ekonomi, sekitar 41.495 orang di Jambi menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan (budidaya maupun tangkap). Namun kesejahteraan mereka belum mencerminkan manfaat besar potensi perikanan. Laporan BPS Jambi mengungkapkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nelayan di provinsi ini sempat sangat menurun, menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh nelayan kecil relatif rendah dibanding beban biaya produksi.
Pada titik inilah terlihat kelemahan paling mendasar: peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang belum mampu memainkan fungsi strategisnya secara optimal.
Meskipun Dinas telah menetapkan target, eksekusinya lemah dan terfragmentasi. Realisasi produksi budidaya baru separuh target, program restocking ikan di perairan umum jarang berjalan sistematis, dan belum ada pemanfaatan serius lahan budidaya potensial. Lebih dari itu, pengawasan terhadap praktik penangkapan ilegal atau destruktif (seperti racun atau setrum) masih kurang efektif, menunjukkan kapasitas kelembagaan yang belum matang.
Koordinasi lintas sektor (misalnya antara perikanan, lingkungan, dan tata ruang) juga tampak terabaikan. Pemulihan ekosistem perairan, yang sangat penting untuk menjaga stok ikan, kurang menjadi agenda prioritas dinas. Tanpa rehabilitasi sungai, penanaman kembali biota, atau normalisasi perairan yang terdegradasi, stok ikan alami akan sulit pulih — dan nelayan tradisional tetap menjadi pihak yang paling merugi.
Sementara daerah lain telah melompat ke teknologi budidaya modern, rantai pasok dingin, dan digitalisasi pemasaran, Jambi masih terjebak dalam pola lama. Dinas perikanan seharusnya mendorong inovasi seperti bioflok, RAS (recirculating aquaculture system), atau integrasi pasar melalui platform digital agar pembudidaya dan nelayan bisa menaikkan nilai tambah.
Hari Perikanan tahun ini seharusnya menjadi alarm keras: potensi perikanan Jambi sedang merosot dan lemahnya Dinas Perikanan Provinsi menjadi salah satu penyebab utama stagnasi ini. Tanpa reformasi kelembagaan, penguatan data, dan strategi kebijakan yang berpihak pada pelaku kecil, Jambi bisa kehilangan momentum untuk menjadikan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Ini saatnya provinsi mengambil langkah transformasional: memperkuat kepemimpinan teknis, menetapkan target berbasis data, memperluas pemanfaatan lahan budidaya, dan mengokohkan pendampingan bagi nelayan dan pembudidaya. Jika tidak, Hari Perikanan berikutnya hanya akan menjadi pengingat pahit bahwa provinsi ini membiarkan potensi alamnya terbuang sia-sia.
Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
Tinggalkan Balasan