TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menghadiri Pertemuan Koordinasi Pemantapan Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah yang digelar pada Senin, (24/11/2025), di Hotel Mercure Kuningan, Jakarta.
Kegiatan tersebut turut dihadiri empat kepala daerah lainnya, yakni dari Pekanbaru, Subang, Bali, dan Makassar, serta jajaran Yayasan Swatantra Pangan Nasional. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung agenda prioritas nasional di bidang ketahanan pangan.
Dalam forum tersebut, dibahas strategi implementasi Program Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah, mulai dari edukasi siswa, penanaman minimal satu tanaman pangan oleh setiap siswa, hingga pemanfaatan hasil panen sebagai dukungan untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menegaskan pentingnya melibatkan pelajar sejak dini dalam aktivitas pertanian untuk menumbuhkan kesadaran pangan dan tanggung jawab sosial.
Ia menyebut sekolah memiliki potensi besar sebagai kekuatan baru menjaga kemandirian pangan nasional. Dengan lebih dari 29.000 sekolah menengah di Indonesia, jutaan siswa dapat menjadi motor gerakan pangan.
“Kalau setiap siswa menanam satu pohon, ada 29 juta pohon yang tumbuh di negeri ini,” lanjutnya.
Menurut Akmal, ide menjaga ketahanan pangan oleh pelajar yang kerap disebut sebagai gerakan bertani di sekolah bukan hanya menanam tanaman, tetapi menanam nilai dalam diri siswa.
“Anak-anak belajar tanggung jawab. Mereka tahu proses kehidupan, bahwa hasil tidak datang instan. Ini pendidikan karakter yang nyata,” katanya.
Ia berharap gerakan ini menjadi contoh nasional dan mendorong regenerasi petani.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya dikerjakan oleh petani tua. Harus ada regenerasi, dan regenerasi itu kita mulai dari sekolah.”
Sebagai salah satu Kota yang terpilih sebagai daerah percontohan, Kota Jambi dibawah pimpinan Wali Kota Maulana menyambut baik arahan tersebut dan memaparkan pengalaman Kota Jambi dalam mengatasi persoalan pangan, khususnya inflasi.
“Karena kekagetan inflasi Kota Jambi yang menduduki posisi tertinggi 7%. Setelah dicari penyebabnya, ternyata cabai. Padahal UMKM seperti pempek dan lainnya membutuhkan cabai. Dalam sehari mencapai 12 ton. Jika pasokan kurang dari 10 ton di pasar induk, harga pasti naik,” jelas Maulana.
Ia menyebut Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan kebijakan perlindungan lahan berdasarkan Perda RTRW 2013. Luas lahan yang semula 900 hektare kini tersisa separuh akibat pembangunan. Karena itu, perlindungan lahan menjadi penting.
Tinggalkan Balasan