Jika inti persoalan terletak pada kualitas guru, kurikulum, dan keterhubungan dengan industri, maka perubahan status tidak menyentuh akar persoalan apa pun. BLUD, dalam konteks ini, hanya memoles permukaan tanpa menyentuh struktur yang rapuh di bagian dalam.
Kondisi tersebut membawa implikasi serius terhadap arah reformasi vokasi di daerah. Ketika kebijakan terlalu digantungkan pada BLUD, pemerintah terjebak dalam kesan seolah perbaikan sudah berjalan, padahal sekolah masih terpaku pada kurikulum lama, guru minim pelatihan, dan hubungan dengan industri tidak efektif.
Kebijakan yang hanya mengubah status justru menciptakan stagnasi baru: sekolah sibuk mengurus administrasi BLUD, tetapi pelatihan guru, pembaruan kurikulum, dan adaptasi teknologi tak kunjung bergerak. Di sisi lain, BLUD berpotensi menciptakan ketimpangan baru antarsekolah. SMK dengan kepemimpinan kuat dan lokasi strategis mungkin dapat mengoptimalkan fleksibilitas BLUD, sementara sekolah di daerah tertinggal justru semakin terpuruk karena tidak memiliki sumber daya untuk mengelola sistem berbasis kemandirian finansial itu. Akibatnya, BLUD memperluas jurang mutu, bukan menyempitkannya.
Selain itu, tekanan untuk menghasilkan pendapatan melalui unit usaha berisiko menggeser orientasi pendidikan menjadi sekadar aktivitas komersial. Sekolah yang belum siap, alih-alih meningkatkan kualitas pembelajaran, justru tergoda fokus mengejar pemasukan demi memenuhi tuntutan BLUD. Jika ini berkembang tanpa kontrol, SMK bisa kehilangan jati diri sebagai lembaga pendidikan dan berubah menjadi unit usaha kecil yang miskin pendekatan pedagogis. Komersialisasi pendidikan vokasional semacam ini merusak ruang belajar dan mengacaukan tujuan jangka panjang pembentukan kompetensi siswa.
Implikasi terbesar muncul pada kepercayaan publik. Ketika BLUD dijanjikan sebagai solusi besar tetapi tidak menghasilkan perubahan signifikan di lapangan, masyarakat akan memandang kebijakan ini sebagai kosmetik birokrasi belaka. Hilangnya kepercayaan publik akan mengikis partisipasi industri, padahal dukungan industri merupakan syarat mutlak keberhasilan pendidikan vokasi. Tanpa kemitraan kuat, SMK tidak mungkin mampu menutup jarak kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.
Dengan seluruh bukti riset dan implikasi praktis tersebut, satu kesimpulan menjadi jelas: BLUD bukan pemutus rantai masalah SMK. Ia hanya satu instrumen kecil dalam kerangka besar reformasi vokasi. Tanpa penguatan kualitas guru, penyelarasan kurikulum, revitalisasi sarana praktik, dan kemitraan industri yang strategis, BLUD hanya akan mengubah status tanpa mengubah nasib. Jika pemerintah daerah tidak menafsirkan kondisi ini secara jernih, reformasi SMK akan berhenti sebagai slogan administratif yang terdengar hebat tetapi tidak mengetuk pintu perubahan nyata di ruang kelas.
Tinggalkan Balasan