TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Sejarah kesultanan Jambi dalam penulisan populer sering kali terjebak dalam pusaran romantisme sejarah yang mencampurkan tradisi lisan, legenda genealogis, dan fakta sejarah tanpa pemisahan metodologis yang tegas.
Salah satu contoh yang paling kentara adalah penempatan Datuk Paduka Berhala sebagai pendiri Kerajaan Melayu Jambi pada tahun 1460.
Secara akademis, figur ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen konstruksi legitimasi politik dalam tradisi historiografi Melayu daripada sebuah fakta historis yang dapat diverifikasi melalui sumber primer sezaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Barbara Watson Andaya dalam Perak, the Abode of Grace (1979), silsilah raja-raja Melayu umumnya disusun di kemudian hari, terutama setelah proses Islamisasi, untuk memperkuat klaim kekuasaan sehingga tidak dapat diperlakukan setara dengan catatan kronik atau arsip kolonial yang lebih empiris.
Penempatan Datuk Paduka Berhala sebagai pendiri Jambi pada tahun 1460 merupakan strategi “Islamisasi masa lalu” yang bertujuan menciptakan diskontinuitas dengan era Hindu-Buddha sekaligus membangun kedaulatan baru.
Dalam narasi historiografi Melayu, sosok ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan legitimasi universal Islam (melalui asal-usulnya yang diklaim dari Arab atau Turki) dengan legitimasi teritorial lokal melalui pernikahannya dengan Putri Selaras Pinang Masak.
Menurut saya, fenomena ini adalah bentuk invention of tradition atau konstruksi tradisi. Sebagaimana argumen Barbara Watson Andaya, silsilah ini tidak disusun sebagai catatan kronis yang empiris, melainkan sebagai instrumen diplomatik dan politik.
Dengan menetapkan figur “suci” sebagai leluhur, Kesultanan Jambi memiliki posisi tawar yang kuat untuk menyatukan suku-suku pedalaman (kaum Batin) dan menegaskan kemandiriannya di hadapan kekuatan regional seperti Johor, Minangkabau, maupun penetrasi kolonial.
Kemudian itu, soal proses transformasi Jambi menjadi kesultanan Islam pada awal abad ke-17 pun tidak berlangsung secara linear dan tegas sebagaimana sering digambarkan dalam narasi umum.
Arsip VOC menunjukkan bahwa hingga dekade kedua abad ke-17, para penguasa Jambi masih menggunakan gelar lokal seperti panembahan dan orang kaya, yang menandakan bahwa adopsi gelar sultan bersifat gradual serta simbolik, bukan merupakan perubahan institusional yang bersifat langsung (Barbara Watson Andaya, 1979; Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce, Vol. 2, 1993). Oleh karena itu, penetapan tahun 1615 sebagai titik pasti berdirinya Kesultanan Jambi perlu diperlakukan secara kritis dan sangat kontekstual.
Tinggalkan Balasan