Ketidakpastian ini juga merambah pada klaim mengenai kejayaan ekonomi Jambi sebagai pelabuhan lada terbesar kedua di Sumatra setelah Aceh. Reid (1993) dalam kajiannya mengingatkan bahwa perdagangan lada bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada stabilitas politik serta jaringan dagang regional yang dinamis.
Penelitian oleh Arif Rahim dalam Kesultanan Jambi dalam Jaringan Perdagangan Antar Bangsa (1480-1834) justru menegaskan bahwa posisi Jambi dalam jaringan perdagangan internasional tidak pernah sepenuhnya dominan, melainkan kerap mengalami pasang surut akibat konflik internal serta persaingan sengit dengan Palembang dan Johor.
Bahkan, angka keuntungan sultan yang sering disebut-sebut mencapai 30 hingga 35 persen tidak ditemukan secara eksplisit dalam arsip dagang VOC, sehingga lebih menyerupai estimasi longgar daripada data kuantitatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selain itu, penggambaran struktur pemerintahan Kesultanan Jambi yang seolah memiliki mekanisme checks and balances menyerupai negara modern merupakan sebuah bentuk anokronisme yang nyata.
Struktur adat seperti kerapatan dan dewan bangsawan pada dasarnya berfungsi sebagai forum musyawarah elite tradisional, bukan sebagai lembaga legislatif atau eksekutif dalam pengertian konstitusional modern. Sartono Kartodirdjo (1992) dalam kajian Sejarah Melayu Jambi telah mengingatkan bahwa penggunaan terminologi politik modern dalam menjelaskan sistem kekuasaan tradisional berpotensi menyesatkan karena mengabaikan konteks sosial dan budaya zamannya.
Selanjutnya mengenai konflik Johor-Jambi pada paruh akhir abad ke-17 juga sering kali dilebih-lebihkan, terutama terkait klaim kehancuran total Johor dan perampasan harta dalam jumlah fantastis. Leonard Y. Andaya dalam The Kingdom of Johor, 1641-1728 (1975) mencatat bahwa meskipun serangan Jambi berdampak besar, peristiwa tersebut tidak sampai menghancurkan struktur politik Johor secara permanen.
Arif Rahim menunjukkan bahwa konflik tersebut justru menjadi titik lemah yang membuka ruang bagi penetrasi VOC dalam urusan politik lokal di kedua belah pihak.
Lalu, terkait kemunduran Kesultanan Jambi, faktor utamanya bukan semata-mata kelemahan internal, melainkan intervensi sistematis VOC yang menciptakan dualisme kekuasaan dan ketergantungan ekonomi melalui perjanjian dagang yang timpang (Riska Khairunnisa Pasaribu dkk., Dualism of the Sultanate in Jambi, 2024). Kondisi ini mencapai puncaknya pada abad ke-19, di mana perlawanan Sultan Thaha Saifuddin harus dipahami bukan hanya sebagai simbol heroisme antikolonial, tetapi juga sebagai respons terhadap fragmentasi elite lokal dan perubahan struktur ekonomi global yang drastis.
Dengan demikian, historiografi Kesultanan Jambi perlu diletakkan dalam kerangka sejarah sosial dan ekonomi yang kritis, agar tidak jatuh menjadi mitologi politik yang hanya memperkuat identitas simbolik namun melemahkan pemahaman dan akurasi atas dinamika sejarah itu sendiri.
Tinggalkan Balasan