TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Ketua Bidang ESDM DPP GMNI, Adi Maliano, menegaskan bahwa rencana groundbreaking proyek Blok Masela tidak boleh hanya didorong oleh target waktu tanpa kesiapan substansi.
Menurut Adi, publik berhak mengetahui perkembangan teknis proyek, khususnya tahap Front End Engineering Design (FEED) yang menjadi penentu kelayakan konstruksi dan pembiayaan.
“Kami mendesak INPEX Corporation dan SKK Migas membuka secara transparan progres FEED kepada publik. Proyek bernilai puluhan miliar dolar ini bukan proyek tertutup. Negara dan rakyat berhak tahu sejauh mana kesiapan riil sebelum peletakan batu pertama dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepastian jadwal produksi harus disertai indikator capaian yang terukur dan mengikat, bukan sekadar target estimatif.
“Jika tenggat waktu tidak jelas dan terus bergeser, negara berisiko menanggung kerugian ekonomi besar. Jangan sampai proyek strategis berubah menjadi beban fiskal karena lemahnya pengawasan dan perencanaan,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Adi juga menyoroti penyelesaian kompensasi tanam tumbuh bagi masyarakat terdampak. Ia menilai persoalan tersebut harus diselesaikan sebelum konstruksi dimulai guna mencegah potensi konflik sosial.
“Pembangunan tidak boleh berjalan di atas ketidakpastian hak warga. Hak masyarakat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Koperasi dan UMKM DPP GMNI, Malik, menuntut adanya jaminan keterlibatan industri lokal, UMKM, serta tenaga kerja daerah dalam rantai pasok proyek.
“Proyek sebesar Masela harus menjadi penggerak ekonomi daerah. Jika pelaku usaha lokal tidak dilibatkan secara nyata, maka manfaat proyek hanya akan dinikmati segelintir pihak,” ujarnya.
DPP GMNI menegaskan percepatan proyek energi nasional harus tetap berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi. Groundbreaking proyek Masela dinilai layak dilakukan apabila seluruh aspek teknis, sosial, dan ekonomi telah dipastikan jelas dan terbuka kepada publik. (*)
Tinggalkan Balasan