Lebih lanjut, kondisi ini juga dinilai berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketidaksesuaian antara kebijakan dan kebutuhan riil dapat memunculkan persepsi bahwa pembangunan tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas. Persoalan mengenai proyek multiyears pun masih belum selesai, bagaimana publik mempertanyakan perihal RTH angso duo, Islamic Center, Jalan simpang pudak-suak kandis sampai ke Stadion Swarnanabhumi. Dalam proyek yang menghabiskan anggaran sebanyak itu, terdapat banyak temuan BPK terhadap pembangunan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan adanya Elite capture, yaitu dominasi kepentingan elit dalam kebijakan dan Misallocation of resources, yaitu penggunaan anggaran yang tidak optimal. Jika hal ini tidak dikoreksi, maka dapat menyebabkan: Menurunkan efektivitas pembangunan, Menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif, dan Mengurangi kepercayaan publik.

Baca juga:  Menjaga Hak Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi

Padahal, di tengah dinamika ekonomi daerah yang menuntut ketahanan dan inklusivitas, pemerintah dituntut untuk lebih cermat dalam merumuskan kebijakan. Setiap alokasi anggaran seharusnya mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan jangka pendek atau kelompok tertentu.

Oleh karena itu, sejumlah kalangan termasuk salahsatunya ISMEI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi. Transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Ke depannya, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembalikan orientasi pembangunan pada prinsip dasar, yakni kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan sekadar kepentingan elit atau agenda politik sesaat. (*)

Baca juga:  Pemuda sebagai Agen Perubahan Digital: Inspirasi bagi Negeri