“Sinergi BPKP dan seluruh pihak vertikal maupun daerah sangat penting dalam mengawasi keuangan daerah agar dapat digunakan sesuai aturan dan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap rupiah yang masuk ke Jambi harus digunakan secara tepat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Al Haris.
Menurutnya, BPKP memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.
“BPKP bukan sekadar melakukan audit setelah program berjalan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan analisis, kajian, serta rekomendasi terhadap pembangunan,” kata Al Haris.
Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan