“Kami sangat menyayangkan absennya Saudara Ivan Wirata ketika tuntutan kami secara langsung meminta klarifikasi atas pernyataan beliau mengenai MBG. Seharusnya sebagai pimpinan DPRD yang menjadi representasi rakyat, beliau hadir dan memberikan penjelasan secara terbuka, bukan justru memilih tidak menemui massa aksi. Sikap seperti ini hanya akan memperkuat kesan bahwa ada keengganan untuk mempertanggungjawabkan pernyataan yang telah disampaikan kepada publik,” tegas Ludwig.
Selain itu, GMNI Jambi juga menegaskan kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi agar seluruh tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai seremonial penerimaan aspirasi semata.
“Kami meminta Ketua DPRD Provinsi Jambi agar segera menindaklanjuti seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan. Secara khusus kami mendesak DPRD menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil Gubernur Jambi untuk memberikan penjelasan terkait munculnya nama yang bersangkutan dalam perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan. DPRD tidak boleh bersikap pasif terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik,” lanjut Ludwig.
Menurut Ludwig, aksi bertajuk “The Rebellion Never Dies” merupakan simbol bahwa perjuangan mahasiswa akan terus berlanjut selama masih terdapat persoalan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas yang belum dijawab secara terbuka oleh para pejabat publik.
“Bagi kami, perlawanan tidak berhenti di jalan. Perlawanan adalah komitmen untuk terus mengawal kepentingan rakyat. Selama masih ada persoalan yang tidak diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, GMNI Jambi akan terus hadir sebagai kekuatan moral yang mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” Pungkasnya.
GMNI Jambi menegaskan akan terus mengawal perkembangan tindak lanjut atas seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jambi. Apabila tidak terdapat langkah konkret dalam waktu yang wajar, organisasi menyatakan siap kembali menggelar aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. (*)
Tinggalkan Balasan