TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., bersama Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, serta seluruh Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti secara bersama-sama pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan Tahun Sidang 2026–2027 serta pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027, disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Kegiatan nonton bersama tersebut berlangsung di Ruang Utama Sidang DPRD Provinsi Jambi, Jumat (14/8/2026) siang, dan disiarkan langsung dari Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, S.E., Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman, para pejabat eselon II, III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya.
Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah dan OPD tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyimak secara utuh arah kebijakan fiskal nasional tahun 2027. APBN menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan APBD Provinsi Jambi dan program prioritas pembangunan daerah.
Usai mengikuti kegiatan, Gubernur Al Haris mengatakan bahwa dengan mengikuti langsung penyampaian RUU APBN 2027, Pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih cepat merespons dan menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional.
“Ini penting agar kita di daerah memahami betul arah kebijakan pemerintah pusat. Dari sisi anggaran, program prioritas, hingga alokasi untuk daerah. Sehingga pembangunan di Jambi bisa berjalan seiring dan sejalan dengan visi Presiden,” ujar Al Haris.
Gubernur Al Haris juga menyampaikan apresiasi terhadap fokus pemerintah pusat dalam rancangan APBN 2027 yang menitikberatkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Secara kasat mata, pemerintah fokus dengan penerangan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya,” ujar Gubernur usai acara.
Al Haris menyambut baik rencana peningkatan total APBN yang disebut-sebut dapat mencapai kisaran Rp4.000 triliun. Ia berharap kenaikan tersebut berdampak positif terhadap transfer ke daerah sehingga pemerintah provinsi dapat memperluas program pembangunan fasilitas publik.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan