Ivan juga meminta pemerintah memastikan adanya contingency plan apabila armada udara tidak dapat beroperasi dalam waktu tertentu.

81 Pos Karhutla Harus Dioptimalkan

Dalam situasi tersebut, jaringan 81 Pos Karhutla yang telah disiapkan di berbagai wilayah Jambi dinilai semakin strategis.

Ivan mendorong agar seluruh pos di wilayah prioritas terhubung dalam satu sistem informasi dan komando.

Ketika hotspot terdeteksi, sistem harus dapat segera menentukan koordinat, pos terdekat, sumber air, personel dan peralatan yang tersedia.

“Kita harus bergerak menuju satu command center, satu peta, satu data dan satu sistem komando. Hotspot muncul, pos terdekat langsung mengetahui dan bergerak. Jangan menunggu api membesar.”

Tata Air Gambut Harus Menjadi Pertahanan Pertama

Baca juga:  DPRD Provinsi Jambi Sebut Pembangunan Islamic Centre Tak Gagal Konstruksi, Aktivis Tantang Debat Terbuka

Ivan juga menilai perkembangan Karhutla saat ini semakin memperkuat pentingnya gagasan akademisi mengenai pencegahan berbasis tata air gambut.

Selain Masyarakat Peduli Api yang bergerak ketika ancaman kebakaran muncul, pendekatan Masyarakat Peduli Air atau MPA-Air dapat dikaji sebagai upaya menjaga kondisi air dan gambut sebelum memasuki kondisi kritis.

Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemantauan air, kanal, embung dan kondisi gambut.

“Kita perlu mengubah cara berpikir. Pemadaman tetap penting, tetapi pertahanan pertama adalah mencegah kondisi yang membuat api mudah terjadi. Jaga airnya, jaga gambutnya, cegah kekeringannya, baru risiko kebakaran bisa kita tekan.”

63 Kasus Karhutla Ditangani

Dari sisi penegakan hukum, hingga laporan 25 Agustus terdapat 63 kasus Karhutla, terdiri atas 55 kasus dalam tahap penyelidikan dan delapan kasus penyidikan, dengan delapan orang tersangka.

Baca juga:  Aidi Hatta Bacakan Naskah Proklamasi di HUT RI ke-81 Muaro Jambi: Kemerdekaan Harus Jadi Semangat Perjuangkan Rakyat

Ivan meminta penegakan hukum terus dilakukan secara konsisten, khususnya terhadap pembakaran yang disengaja dan kejadian berulang.

DPRD juga mendorong agar data hotspot dapat di-overlay dengan batas konsesi, kepemilikan/pengelolaan lahan dan riwayat kejadian sehingga pola kebakaran dapat dianalisis lebih akurat.

DPRD Dorong Operasi Berbasis Risiko

Ivan menegaskan DPRD Provinsi Jambi akan terus mengawal kesiapan pemerintah melalui fungsi anggaran dan pengawasan.

Menurutnya, terdapat empat persoalan yang harus menjadi perhatian utama saat ini: hotspot kumulatif telah mencapai 4.412 titik, luas terbakar mendekati 1.000 hektare, kualitas udara di Muaro Jambi dan Kota Jambi tidak sehat, serta dukungan operasi udara sedang menghadapi kendala.

Karena itu, strategi penanganan harus semakin terfokus.

Baca juga:  Ketua DPRD Kota Jambi Tinjau Perbaikan Jalan Secara Swadaya di Kelurahan Selamat

“Ketika air power terkendala, ground power harus diperkuat. Optimalkan 81 pos, mobilisasi perusahaan, pastikan sumber air tersedia, perkuat MPA, patroli dan pemadaman darat. Pada saat yang sama kita mulai membangun pencegahan berbasis tata air agar tidak setiap tahun hanya menunggu api,”kata Ivan.

Ivan menegaskan ukuran keberhasilan pengendalian Karhutla bukan banyaknya operasi pemadaman, melainkan semakin sedikitnya kebakaran yang berhasil berkembang menjadi besar.

“Target kita sederhana: satu hotspot harus segera diverifikasi, satu kejadian harus cepat direspons, dan api harus dipadamkan sebelum meluas. Untuk jangka panjang prinsipnya juga jelas: Jaga Airnya, Cegah Apinya,” pungkasnya.