TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyoroti perlunya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat perlindungan bagi petani dan nelayan. Hal itu disampaikannya menanggapi paparan Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Jambi tertanggal 1 Oktober 2026 yang mencatat perkembangan inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), dan sektor pariwisata.

Berdasarkan paparan tersebut, inflasi Jambi pada September 2026 tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan, 2,32 persen sejak awal tahun, dan 2,97 persen secara tahunan.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi bulanan sebesar 0,85 persen dengan andil 0,27 poin. Cabai merah menjadi komoditas dengan pendorong inflasi terbesar, disusul beras dan daging ayam ras.

Baca juga:  Hadir di Peringatan Isra' Mi'raj, Ketua DPRD Kota Jambi Serukan Transformasi Diri Menuju Pribadi Lebih Baik

“Angka inflasi bulanan memang relatif terkendali, tetapi kenaikan harga pangan tetap perlu direspons. Pemerintah harus memastikan pasokan dan distribusi berjalan baik, terutama untuk cabai, beras, dan ayam ras,” kata Ivan.

Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah terkait memperkuat pemantauan harga, stok, dan distribusi hingga tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya, langkah pengendalian juga perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah karena tekanan harga tidak merata. Pada September 2026, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 0,70 persen, sementara Muara Bungo mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,98 persen.

Soroti Kondisi Petani dan Nelayan

Ivan juga mengingatkan agar kenaikan NTP dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) secara agregat tidak menutupi kondisi subsektor yang masih mengalami pelemahan.

Baca juga:  Ketua DPRD Kota Jambi Tinjau Bangunan Baru SMPN 3 dan SMPN 13, Soroti Keamanan Aset

NTP Jambi tercatat naik 1,29 persen menjadi 196,13, sedangkan NTUP meningkat 1,44 persen menjadi 200,04. Namun, NTP tanaman pangan turun 0,25 persen dan NTP perikanan turun 0,73 persen. Bahkan, NTP nelayan mengalami penurunan sebesar 1,27 persen.

“Perbaikan angka gabungan harus terlihat dalam kondisi nyata petani dan nelayan. Kita perlu melihat siapa yang sudah merasakan manfaat dan subsektor mana yang masih membutuhkan dukungan,” ujarnya.