Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan pembangunan di tingkat RT dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sekaligus mengurangi kesenjangan fasilitas antarwilayah secara bertahap.
Penataan Fasilitas Berdasarkan Data Penduduk
Pemkot Jambi juga terus mengoptimalkan data kependudukan dalam penataan dan pemerataan fasilitas dasar.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, penyesuaian dilakukan berdasarkan perkembangan jumlah dan persebaran penduduk.
Pada kawasan permukiman lama seperti Kecamatan Telanaipura dan Pasar, pemerintah melakukan penataan, termasuk melalui penggabungan maupun relokasi sekolah sesuai kebutuhan.
Sementara itu, di kawasan permukiman baru yang mengalami pertumbuhan penduduk, seperti Kecamatan Alam Barajo dan kawasan Permata Land, pemerintah mendorong pembangunan unit sekolah baru, termasuk TK dan SMP, serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.
“Jangan sampai fasilitas publik dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penduduk. Di wilayah yang penduduknya bertambah, fasilitas harus kita hadirkan. Sebaliknya, di wilayah yang mengalami perubahan jumlah penduduk, harus kita lakukan penataan,” ungkap Maulana.
Selain pendidikan dan kesehatan, aspek ketenagakerjaan juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi dalam menghadapi struktur penduduk usia produktif.
Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemkot Jambi menyediakan layanan Job Fair secara berkelanjutan sekaligus memfasilitasi peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja, termasuk melalui program pelatihan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Salah satunya melalui fasilitasi pengiriman peserta untuk bekerja di Jepang. Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja asal Kota Jambi.
ASN Dituntut Adaptif dan Berintegritas
Di hadapan para peserta webinar, Maulana juga menekankan pentingnya peran ASN sebagai penggerak utama pembangunan dan pelayanan publik.
Dengan jumlah sekitar 10.067 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, termasuk 5.606 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), aparatur dituntut mampu bekerja secara profesional, responsif, adaptif, dan berintegritas.
Menurut Maulana, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas aparatur yang menjalankannya.
“Sinergi dan profesionalisme seluruh ASN menjadi pendorong utama keberhasilan program kependudukan dan pembangunan di Kota Jambi. ASN harus mampu memahami data, membaca perubahan, serta menerjemahkannya menjadi pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Maulana.
Webinar ASN Siginjai Belajar Seri 3 Tahun 2026 tersebut diikuti para pejabat struktural dan fungsional serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat budaya belajar, kolaborasi, dan pemanfaatan data dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta pembangunan Kota Jambi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)




Tinggalkan Balasan