TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Program Kampung Bahagia mengantarkan Kota Jambi masuk dalam lima besar (top five) Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Capaian tersebut menjadi pengakuan atas inovasi pembangunan daerah yang mengedepankan partisipasi masyarakat, kolaborasi, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari tahapan penilaian lanjutan setelah verifikasi lapangan, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memaparkan secara langsung program unggulan Kampung Bahagia di hadapan tim panelis I-SIM 2026, Kamis (12/11/2026), di Aula Lantai 4 Graha Surveyor Indonesia, Jakarta.
Dalam tahapan tersebut, Kota Jambi bersaing bersama empat daerah lainnya yang masuk lima besar, yakni Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Makassar, dan Kota Mojokerto. Masing-masing daerah turut memaparkan inovasi unggulan yang dikembangkan di wilayahnya.
Tim panelis terdiri dari sejumlah pakar lintas sektor, yaitu Pungkas Bahjuri Ali, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas; Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa; Prof. Dr. Zuzy Anna, S.Si., M.Si., Direktur Eksekutif SDGs Center Universitas Padjadjaran sekaligus Presiden Indonesia SDGs Center Network (ISCN) 2026–2028; Dr. Teddy Poernama, S.E., M.I.Kom., C-MBA CSR, Komisaris Utama PT Petrosida Gresik; Adriadi Dimastanto, S.T., M.Ars., Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia; serta Andi Muhyiddin, Pimpinan Redaksi Republika.
Dalam paparannya, Maulana menjelaskan bahwa Kampung Bahagia merupakan inovasi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan permukiman dengan target Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini sekaligus mengoptimalkan kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi digital hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek fisik yang dilaksanakan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.
“Melalui Kampung Bahagia, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat langsung sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Semuanya dimulai dari rembuk warga, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” papar Maulana.
Ia menjelaskan, Kampung Bahagia mengusung nilai Bersih, Aman, Harmoni, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera. Pelaksanaannya didukung regulasi daerah, di antaranya Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 36 Tahun 2025 dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 835 Tahun 2025.
Program ini dirancang untuk mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan.
Dari sisi pelaksanaan, setelah melalui tahap percontohan di 67 RT pada 2025, Kampung Bahagia diperluas secara masif pada 2026 dengan cakupan ribuan RT melalui dua periode pelaksanaan. Program tersebut didukung pembiayaan APBD dan partisipasi swadaya masyarakat.
Berbagai kegiatan telah direalisasikan, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur lingkungan, penyediaan fasilitas sosial, hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui bantuan sarana usaha dan peralatan produktif bagi pelaku UMKM, seperti gerobak, kompor, mesin pencuci, serta perlengkapan usaha lainnya.
Tidak hanya menyentuh aspek pembangunan fisik, Kampung Bahagia juga mendorong keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif. Dalam kelompok kerja (Pokja), terdapat keterwakilan perempuan, pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat RT yang bersama-sama menyusun dan mengawasi pelaksanaan kegiatan.
Di sektor lingkungan, Maulana turut memaparkan Optimalisasi Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat (OPBM). Melalui pendekatan kolaboratif, pengelolaan sampah dilakukan dengan melibatkan komunitas dan masyarakat di lingkungan masing-masing. Program ini didukung ratusan armada kendaraan roda tiga atau bentor serta penertiban tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah koridor jalan.
Pemkot Jambi juga mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui penerapan sanitary landfill, pengembangan pabrik Refuse Derived Fuel (RDF), hingga pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Tinggalkan Balasan