TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Republik Indonesia, Nezar Patria, resmi menutup Forum Nasional Kota Cerdas (Smart City Forum) 2026 yang diselenggarakan di BW Hotel, Kota Jambi, Kamis (19/11/2026) sore.

Dalam sambutannya, Nezar menegaskan bahwa pembangunan kota cerdas atau smart city tidak boleh hanya berorientasi pada pengadaan teknologi. Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari sejauh mana teknologi mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Forum yang mengangkat tema Smart City Transformation: Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Inovasi dan Kolaborasi Digital tersebut mempertemukan pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas percepatan transformasi digital.

Nezar mengatakan, kota cerdas tidak ditentukan oleh banyaknya kamera pengawas, kecepatan jaringan internet, keberadaan pusat kendali, maupun penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Berbagai teknologi tersebut memang penting, tetapi bukan menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah kota cerdas.

“Sebuah kota disebut cerdas bukan karena teknologinya paling canggih, tetapi karena kehidupan warganya menjadi lebih baik. Jadi, teknologi membuat kehidupan warga lebih baik, itu ukuran sebuah kota cerdas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, pemanfaatan teknologi seharusnya mampu mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi tanpa harus mengantre berjam-jam. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemacetan melalui pengaturan lalu lintas digital, mengantisipasi bencana, membantu pengelolaan sampah, hingga memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Baca juga:  Pemerintah Cabut Izin Tambang Empat Perusahaan di Raja Ampat

Untuk mewujudkan hal tersebut, Nezar menyampaikan setidaknya lima aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, kepemimpinan yang memahami persoalan nyata masyarakat. Kedua, ketersediaan infrastruktur digital yang kuat dan merata. Ketiga, integrasi data antarlembaga. Keempat, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengadopsi teknologi. Kelima, partisipasi masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak.

Terkait aspek kepemimpinan, ia menekankan bahwa setiap kepala daerah harus memahami persoalan yang perlu diselesaikan melalui pemanfaatan teknologi. Menurutnya, penggunaan teknologi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman.

“Masyarakat harus merasakan manfaat dari keberadaan teknologi,” tegasnya.

Jaringan 4G Jangkau 99 Persen Wilayah Indonesia

Pada aspek infrastruktur digital, Nezar menyebutkan bahwa jaringan telekomunikasi 4G saat ini telah menjangkau sekitar 99 persen wilayah berpenghuni di Indonesia. Sementara itu, cakupan jaringan 5G masih berada di bawah 10 persen.

Adapun penetrasi internet berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026 telah mencapai 81,6 persen.

Baca juga:  Kota Jambi Jadi Tuan Rumah Forum Nasional Kota Cerdas 2026, Wali Kota Maulana Matangkan Persiapan

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerataan konektivitas harus terus diperkuat agar menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pinggiran, kecamatan, hingga desa yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan pemerataan tersebut, manfaat transformasi digital diharapkan tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil.

27 Ribu Aplikasi Pemerintah Perlu Diintegrasikan

Selain infrastruktur, integrasi data antarlembaga juga menjadi perhatian penting dalam percepatan transformasi digital pemerintahan.

Nezar mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 27.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia dengan dukungan sekitar 2.700 server. Banyaknya aplikasi yang tidak saling terhubung membuat proses transformasi digital berjalan secara terpisah.

Karena itu, pemerintah mendorong integrasi aplikasi melalui sistem interoperabilitas serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Langkah tersebut diperlukan agar data dapat dimanfaatkan secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menghindari sistem yang berjalan sendiri-sendiri dan membangun layanan publik yang lebih terintegrasi.

SDM dan Literasi Digital Jadi Kunci Transformasi

Lebih lanjut, Nezar menekankan pentingnya kesiapan SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi. Menurutnya, kegagalan transformasi digital kerap terjadi karena faktor manusia belum dipersiapkan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Baca juga:  Perkuat Transformasi Digital, Wawako Diza Lantik 6 Pranata Komputer Diskominfo Jambi

Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah sebagai pelayan publik harus memiliki budaya inovasi dan terus meningkatkan kompetensi, seiring perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.

“Teknologi maju, bergerak dengan cepat. Karena itu, kita yang bekerja sebagai pelayan publik harus punya budaya inovasi dan meningkatkan kompetensi. Literasi digital kita itu penting sekali,” katanya.

Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung SDM yang memiliki kemampuan dan literasi digital memadai. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan digital.

Menutup sambutannya, Nezar mengajak seluruh kepala daerah untuk menentukan satu hingga tiga persoalan mendesak di wilayah masing-masing yang dapat diselesaikan melalui pemanfaatan teknologi.

Ia juga meminta pemerintah daerah membangun kolaborasi nyata serta mengukur keberhasilan transformasi digital berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, akan terus mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital menuju Indonesia yang berdaulat secara teknologi.

Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga berdaya guna, menjawab persoalan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga. (*)