Antara Kepentingan Rakyat dan Agenda Politik: Arah Pembangunan Jambi Dinilai Kehilangan Orientasi Kerakyatan

TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi sejak di pimpin oleh Al Haris sebagai Gubernur Jambi menuai sorotan publik.

Sejumlah program yang dijalankan dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan cenderung mengakomodasi kepentingan elit dan agenda politik.

Kritik tersebut menguat seiring munculnya berbagai proyek yang dianggap minim urgensi terhadap persoalan mendasar masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi, kebutuhan infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang belum merata, pemerintah daerah justru menjalankan program-program yang minim urgensi. Kebijakan semacam ini tidak hanya mencerminkan lemahnya sensitivitas sosial, tetapi juga menunjukkan adanya distorsi dalam penentuan prioritas pembangunan.

Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah kebijakan rehabilitasi fasilitas tertentu seperti Rumah Dinas Kejati Jambi yang dinilai tidak ada manfaat untuk masyarakat dibandingkan kebutuhan publik yang lebih mendesak. Dalam perspektif tata kelola pembangunan, langkah tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait skala prioritas dan keberpihakan kebijakan ataupun arah pembangunan daerah.

Adji Permana selaku mahasiswa Universitas Jambi yang juga saat ini menjabat sebagai Badan Pimpinan PP ISMEI (Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia) periode 2025-2027 menilai bahwa fenomena ini mencerminkan adanya distorsi dalam penentuan prioritas pembangunan, di mana program yang dibuat tidak sepenuhnya berbasis pada prinsip kebutuhan masyarakat, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik.

“Dalam konteks pembangunan daerah, seharusnya pemerintah mengedepankan program yang berdampak luas dan berkelanjutan, seperti penguatan ekonomi rakyat, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketika yang muncul justru program dengan sarat akan kepentingan politik, maka wajar jika publik mempertanyakan orientasi kebijakan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pembangunan tidak lagi menjadi instrumen kesejahteraan, melainkan sekadar alat reproduksi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian dari masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa untuk terus mengawal dan mengkritisi arah kebijakan agar tetap berada pada rel kepentingan rakyat.” ujar Adji Permana.