Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP

TANYAFAKTA.CO – Penyusunan dokumen revalidasi Merangin Jambi UNESCO Global Geopark (MJUGGp) merupakan prasyarat administratif yang wajib disampaikan kepada UNESCO paling lambat tanggal 31 Januari 2026. Dokumen ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan dan pembangunan berkelanjutan kawasan MJUGGp, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pada tahun 2022. Selanjutnya, proses revalidasi akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan oleh asesor UNESCO guna memverifikasi kesesuaian antara data dalam dossier dan kondisi faktual di lapangan. Berdasarkan UNESCO Global Geoparks Revalidation Guidelines (2023), kunjungan lapangan ini dijadwalkan berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus 2026.

Baca juga:  Sebelum Suara Berbicara, Kota Jambi Telah Memilih Maulana-Diza

Isi dokumen dossier mencakup empat komponen utama: (1) konservasi warisan geologi, biologi, dan budaya yang meliputi pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan geowisata; (2) manajemen pengelolaan kawasan; (3) penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan (4) komitmen perlindungan terhadap warisan geologi. Keempat komponen tersebut merupakan standar evaluasi yang tercantum dalam Operational Guidelines for UNESCO Global Geoparks (UNESCO, 2021).

Mekanisme Revalidasi UNESCO Global Geopark

Secara global, setiap geopark berstatus UNESCO Global Geopark (UGGp) wajib menjalani proses revalidasi setiap empat tahun. Hasilnya terbagi dalam tiga kategori:

1. Green Card (kartu hijau): status geopark tetap dipertahankan karena memenuhi standar internasional.

2. Yellow Card (kartu kuning): terjadi penurunan kualitas; geopark diberi waktu dua tahun untuk perbaikan sebelum dilakukan revalidasi ulang.

Baca juga:  Mandok Hata, Tradisi Keluarga Batak Menyambut Tahun Baru dengan Doa dan Nasihat

3. Red Card (kartu merah): status geopark dicabut karena tidak memenuhi kriteria (Sumber: UNESCO, 2021; Komite Nasional Geopark Indonesia, 2023).

Saat ini, MJUGGp tengah memasuki fase penyusunan aplikasi dossier yang melibatkan pakar dari Universitas Jambi (UNJA). Proses finalisasi dokumen akan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Dewan Pakar Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) dan Badan Geologi Kementerian ESDM RI di Bandung. Setelah finalisasi, dossier akan diserahkan kepada Komite Nasional Geopark Indonesia untuk diteruskan ke UNESCO melalui Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Batas akhir pengiriman dokumen adalah 31 Januari 2026.

 

Apabila hasil telaah UNESCO menyatakan dokumen memenuhi syarat, maka revalidasi lapangan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Momentum ini merupakan fase kritis bagi kelangsungan status MJUGGp. Oleh karena itu, kesiapan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Provinsi Jambi, serta dukungan pemerintah pusat menjadi sangat krusial, terutama dalam memperkuat kelembagaan, memastikan keberlanjutan konservasi, dan mengoptimalkan peran masyarakat lokal.

Baca juga:  Geopark Youth Voices: Persilangan Sains, Budaya, dan Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah Daerah Jangan Hanya Mengejar Status, tapi Perlu Tindakan Mempertahankan Status Itu