TANYAFAKTA.CO, PADANG – Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih meninggalkan sejumlah catatan kritis, terutama dari kalangan muda yang dulu menjadi basis dukungan besar pada Pilpres 2024.

Lusi, mahasiswi Pascasarjana Ekonomi Universitas Andalas (Unand), menyampaikan bahwa harapan generasi muda terhadap pasangan Prabowo–Gibran masih tinggi, namun sejumlah kebijakan awal dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

“Sebagai anak muda kita tentu mempunyai harapan dan optimisme akan sepak terjang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Sebagai pasangan paling ideal pada saat Pilpres kemarin, banyak Gen Z se-antero Indonesia Raya ikut menumpangkan harapan baik, tapi kita melihat masih banyak yang belum pada tempatnya,” ujar Lusi.

Baca juga:  Ditetapkan Memenuhi Syarat, Simak Visi Misi Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jambi Berikut

Ia menyoroti beberapa kebijakan awal pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai kontroversial, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, pembahasan RUU KUHAP, serta rencana pelarangan penjualan LPG 3 kilogram.

“Hal ini menurut saya harus dijadikan bahan evaluasi oleh Prabowo–Gibran selaku pemimpin bangsa pada saat awal menjabat. Jangan sampai menambah beban masyarakat yang masih banyak berstatus ekonomi menengah ke bawah. Saya menilai beberapa kebijakan kontroversial di awal tersebut sudah membuat harapan baik rakyat perlahan mulai terpatahkan,” lanjut Lusi.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan belum matangnya arah kebijakan ekonomi pemerintah. “PPN 12% yang bisa menguras isi kantong rakyat, RUU KUHAP yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan Hak Asasi Manusia—berpotensi menjadi alat represi—serta kebijakan pelarangan penjualan LPG 3Kg oleh Menteri yang tidak berkompeten menurut saya,” tandasnya.

Baca juga:  Puluhan Wartawan Geruduk Bawaslu Kota Jambi, Tuntut Transparansi Pengusutan Kejahatan Politik Cawako HAR

Selain itu, Lusi juga menyinggung pengungkapan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang mencapai Rp285 triliun. Ia mengapresiasi langkah penegakan hukum, namun menilai kasus tersebut perlu diusut lebih mendalam.

“Memang hal ini bisa kita apresiasi juga pengungkapannya, tapi kita harus akui perlu adanya audit dan pencarian fakta lebih mendalam agar korupsi dalam tubuh BUMN unggulan Indonesia di bidang energi terutama minyak dan gas bumi tersebut bisa tuntas dan berakhir steril dari tangan zalim koruptor,” tegasnya.