Lusi juga menyoroti persoalan lonjakan harga beras yang terjadi di tengah surplus produksi padi dan stok penuh di gudang Bulog.

“Terjadi juga lonjakan kenaikan harga beras, di tingkat grosir naik sampai 0,32% dan tingkat eceran sampai 0,26%. Kejadian itu justru di saat gudang Bulog penuh dengan cadangan dan produksi padi mencatat surplus. Kejanggalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan pukulan nyata bagi dapur rakyat, sekaligus ujian bagi negara dalam mengelola pangan pokoknya,” tandas Lusi.

Ia turut menyoroti polemik kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya mencoreng salah satu program unggulan pemerintah.

“Program unggulan Prabowo–Gibran ini harusnya matang secara teknis, sehingga makanan yang disajikan sebagai penunjang gizi anak-anak pelajar tidak menjadi racun yang bisa saja menghilangkan nyawa. BPOM dan stakeholder terkait lainnya juga harus ambil peran nyata dalam peristiwa dan polemik MBG tersebut,” ujar Lusi.

Baca juga:  PT Kaswari Unggul Kuasai Lahan 20 Tahun Tanpa HGU, Masyarakat Transmigrasi Tuntut Kepastian Hak Atas Lahan

Terkait kondisi ketenagakerjaan, Lusi menyebut janji pemerintah menciptakan 19 juta lapangan kerja belum terealisasi, justru diiringi maraknya PHK massal di berbagai sektor.

“Alih-alih mewujudkan 19 juta lapangan kerja sesuai janji Gibran pada saat kampanye dan debat cawapres, malah terjadi PHK massal di berbagai sektor. Anak-anak muda juga susah mendapatkan kerja, kalaupun sudah dapat kerja sangat susah dapat upah yang layak,” lanjutnya.

Menutup pernyataannya, Lusi berharap pemerintah segera melakukan pembenahan serius.

“Masih banyak beberapa catatan kritis saya selaku salah satu anak bangsa yang juga sedang melanjutkan studi Pascasarjana ini. Lain kesempatan akan saya ulas lebih tajam dan rinci. Saya selaku anak muda Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden mulai berbenah. Saya optimis di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran Indonesia jauh lebih baik, tapi harus berani bertindak tegas pada semua oknum tidak amanah yang ada di setiap lembaga pemerintahan. Salah satunya segera ganti saja menteri yang tidak kompeten di dalam Kabinet Indonesia Maju Prabowo–Gibran,” tutup Lusi tegas. (*)

Baca juga:  Polda Jambi Sosialisasi DIPA 2025