Dalam kerangka regulasi yang lebih tinggi, terdapat Keppres Nomor 68 Tahun 2001 yang mengatur tugas dan fungsi staf khusus di lingkungan pemerintahan. Yang lebih spesifik lagi, Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 secara rinci mengatur kedudukan, tugas, fungsi, mekanisme pengangkatan, hingga batas kewenangan staf khusus gubernur. Jika memang pemerintah pusat melarang tenaga ahli, tentu Permendagri tersebut tidak berlaku hingga hari ini.
Pemerintah pusat bahkan menegaskan urgensinya.Surat Edaran Mendagri Nomor 061/4211/SJ Tahun 2021 menekankan pentingnya tenaga ahli untuk mendukung tata kelola yang efektif. UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 juga memberikan ruang bagi tenaga ahli sebagai unsur profesional pendukung kinerja pemerintahan.
Regulasi lain seperti Perpres Nomor 47 Tahun 2009 serta PermenPAN RB Nomor 7 Tahun 2013 memberikan pedoman mekanisme pengangkatan staf khusus di kementerian/lembaga, yang dapat menjadi rujukan di tingkat daerah.
Dengan seluruh kerangka hukum tersebut, jelas bahwa tenaga ahli bukan penunjukan politis yang melanggar efisiensi ataupun aturan pusat. Sebaliknya, keberadaan Tenaga Ahli Gubernur merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan modern yang bekerja berdasarkan data, analisis, dan profesionalitas.
Karena itu, narasi bahwa tenaga/tim ahli harus dihentikan karena larangan BKN, Menpan RB tidak memiliki landasan regulatif. Yang ada adalah ajakan agar pengangkatan dilakukan secara akuntabel dan tidak menjadi alat politik. Selama berada dalam koridor regulasi, keberadaan Tenaga Ahli Gubernur tetap sah, relevan, dan berkontribusi langsung pada efektivitas birokrasi dan kualitas kebijakan publik.
Secara keseluruhan, diskursus mengenai keberadaan Tenaga Ahli Gubernur tidak semestinya direduksi menjadi persoalan politis jangka pendek, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern yang mengutamakan data, analisis, dan akuntabilitas. Dengan fondasi regulatif yang kokoh dan mandat kerja yang terukur, tenaga ahli berfungsi sebagai policy enabler yang memperkuat kapasitas gubernur dalam merumuskan keputusan strategis yang berdampak langsung pada publik.
Dalam konteks Jambi hari ini, kehadiran tenaga ahli bukan sekadar elemen administratif, tetapi instrumen penting yang memastikan arah pembangunan berjalan presisi, partisipatif, dan selaras dengan visi Jambi Mantap 2025–2029.
Karena itu, narasi pelarangan yang tidak berdasar bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga tidak relevan dengan kebutuhan tata kelola daerah yang semakin kompleks dan berbasis bukti. Jambi membutuhkan pemerintahan yang bergerak dengan keyakinan pada kekuatan analisis dan inovasi dan dalam ekosistem tersebut, peran Tenaga Ahli Gubernur menjadi akselerator yang memperkuat optimisme menuju kemajuan yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Penulis Merupakan Akademisi UIN STS Jambi
Tinggalkan Balasan