Aliansi GERAM Jambi Desak KPK Tuntaskan Kasus Suap Ketok Palu RAPBD 2017

Khalis mengakui terlibat dalam dua proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo, yakni pembangunan Jalan Simpang Sawmill–Simpang Logpon serta Jalan Simpang Logpon–Padang Lamo–Tanjung. Proyek tersebut dikerjakan melalui PT Bumi Delta Hatten dan PT Dwikarsa Mandiri Utama.

Ia juga mengungkap adanya permintaan dana operasional dari Arfan, mantan Kabid Bina Marga sekaligus Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi pada 2017. Dana sebesar Rp500 juta diserahkan dalam tiga tahap dengan nilai Rp100 juta, Rp250 juta, dan Rp150 juta untuk kepentingan suap ketok palu RAPBD 2017.

Selain itu, dalam keterangan lain yang dibenarkan melalui BAP, disebutkan bahwa Khalis pernah menyerahkan total Rp1,5 miliar kepada Dody Irawan melalui Iim sebagai fee proyek tahun 2017. Uang diberikan sebelum proses tender dalam dua tahap: Rp500 juta awal Januari 2017 dan Rp1 miliar pada akhir Maret 2017.

Sementara itu, Agus Rubianto selaku kakak kandung Khalis yang merupakan bagian dari tim koalisi pendukung Zumi Zola dalam Pilgub Jambi 2014, juga membenarkan adanya penyerahan sejumlah dana kepada Dody Irawan sebagai fee proyek 2017. Ia memastikan Arfan menerima dana Rp500 juta dalam tiga tahap pada Oktober dan November 2017 untuk kepentingan suap RAPBD.

Sindiran untuk Gubernur dan APH

Selain menyoroti penanganan kasus korupsi, Aliansi Geram Jambi juga menyampaikan satire kepada Gubernur Jambi Al Haris terkait berbagai bentuk hibah yang diberikan kepada Kejati Jambi maupun Polda Jambi. Di sisi lain, kedua lembaga dinilai tidak maksimal dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi di lingkup Pemprov Jambi.

“Hibah untuk APH ratusan miliar, tapi penindakan korupsi nol. Strategi ini patut dicontoh oleh gubernur lain di Indonesia. Kita beri penghargaan kepada Gubernur Jambi dan Kajati Jambi atas tidak adanya korupsi di Provinsi Jambi,” ujar orator aksi.

Desakan kepada KPK

Merasa tak cukup hanya aksi di Jambi, GERAM Jambi juga kemudian menggelar aksi serupa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Aliansi Geram Jambi mendesak KPK segera menuntaskan seluruh perkara yang sudah ditangani, termasuk mengusut para donatur suap hingga ke akar-akarnya.

“Gubernur telah berganti, kepala daerah telah berganti, tapi para kontraktor yang sudah jelas terlibat tak kunjung diproses secara hukum,” ujar salah satu orator. (*)