“SPPG yang tidak serius, tidak menyampaikan laporan, akan kami rollback dan kami berikan kepada pihak yang benar-benar siap. Jika ada yang menjual titik dapur, silakan dilaporkan, ID dan titik dapurnya akan kami hapus,” tegas Dadan.
Dadan juga menekankan bahwa Program MBG bukan semata program sosial, melainkan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan laporan awal yang menunjukkan tren positif, mulai dari penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka hingga peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) penerima manfaat.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawasi jalannya program MBG di daerah, menyiapkan rantai pasok, dan terlibat dalam penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita”, tutup Dadan.
Melalui percepatan pembangunan, ketegasan tata kelola, serta sinergi pusat dan daerah, BGN optimis Program MBG akan menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan gizi bagi seluruh anak Indonesia.
BGN berharap pemerintah daerah dapat memberikan pengawasan MBG tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi bangsa. (*)
Tinggalkan Balasan