Temuan tersebut disampaikan oleh Transparency International Indonesia (TII) dalam diskusi daring bertajuk “Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN” pada Selasa (30/9/2025) lalu.

Tangkapan layar temuan TII soal Komisaris yang berasal dari politisi. [Dok.Istimewa]
Peneliti TII, Asri Widayati, mengungkapkan bahwa dari hasil riset terhadap 59 BUMN induk dan 60 anak perusahaan, ditemukan total 562 posisi komisaris. Dari jumlah tersebut, 165 orang memiliki latar belakang politisi.

“Dari 165 politisi yang menduduki kursi komisaris, kami memetakan lebih lanjut. Sebanyak 104 orang merupakan kader partai, sementara 61 lainnya adalah relawan politik,” ujarnya, dikutip dari Kompas.id pada Sabtu, (28/3/2025) malam.

Lebih jauh, dari 104 komisaris yang merupakan kader partai, afiliasi Partai Gerindra menjadi yang paling dominan dengan porsi 48,6 persen. Angka ini jauh melampaui partai lain, seperti Partai Demokrat (9,2 persen), Partai Golkar (8,3 persen), serta PDI-P, PAN, dan PSI yang masing-masing berada di angka 5,5 persen.

Baca juga:  PTPN IV Regional IV Tegaskan Komitmen: Produksi Tinggi Harus Seimbang dengan Kelestarian Alam

Sebagai partai yang kini berada dalam lingkar kekuasaan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, dominasi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait independensi dan profesionalisme pengelolaan BUMN.

Asri pun menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang sebelumnya menyoroti kerugian BUMN di tengah pemberian bonus kepada para pejabatnya.

“Apakah dia berani untuk mengejar para politisi yang juga menduduki komisaris ini? Karena memang dia (Presiden) juga tahu BUMN merugi, ternyata kursi-kursi komisaris dari Gerindra sendiri yang kemudian banyak mengisi,” tuturnya.

Hingga berita ini ditayangkan SAH belum menanggapi permintaan konfirmasi dari TanyaFakta.co.  (AAS)