“Situasi di tingkat peternak mandiri saat ini sangat berat. Pemerintah harus segera hadir dengan solusi riil dan memastikan regulasi berjalan efektif sebelum kerugian operasional ini memaksa para peternak rakyat kita gulung tikar,” tegas Sonny.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda memaparkan sejumlah langkah yang telah ditempuh pemerintah setelah Menteri Pertanian berdialog dengan asosiasi koperasi peternak nasional.
Pemerintah antara lain telah menyurati Kepala Badan Gizi Nasional agar penyerapan telur dilakukan sesuai HAP, mengusulkan pembatasan investasi asing di sektor ayam petelur di Pulau Jawa, meminta Satgas Pangan mengawasi pembelian telur oleh broker, mendorong pengendalian produksi melalui afkir ayam pada peternakan besar, mempercepat penyaluran SPHP jagung, serta meminta perusahaan pakan menahan kenaikan harga.
Selain itu, Kementerian Pertanian akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui surat kepada pemerintah kabupaten dan provinsi agar pengawasan harga di tingkat peternak berjalan lebih efektif. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap peredaran telur fertil (hatching egg) agar tidak masuk ke pasar konsumsi.
Meski mengapresiasi berbagai langkah tersebut, Sonny menilai implementasi kebijakan harus segera dirasakan oleh peternak di lapangan.
“Berbagai upaya memang sudah dilakukan beberapa minggu terakhir, namun realitasnya harga di tingkat peternak masih jauh dari harapan. Kita memerlukan tindakan yang lebih progresif agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan perlindungan kepada peternak rakyat,” ujarnya.
Sonny juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk mengambil keuntungan melalui praktik spekulasi atau permainan harga.
“Ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan keberlanjutan ekonomi peternak kecil. Jika ditemukan adanya praktik spekulasi atau oknum yang sengaja memainkan harga di tengah situasi sulit ini, saya meminta peternak segera melapor kepada Satgas Pangan maupun aparat penegak hukum agar dapat ditindak tegas,” pungkasnya.
Anjloknya harga telur di berbagai sentra produksi Jawa Timur menjadi sinyal perlunya percepatan implementasi kebijakan stabilisasi pasar. Peternak berharap sinergi antara DPR RI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat segera memulihkan harga telur di tingkat peternak, sehingga usaha peternak rakyat tetap berkelanjutan dan pasokan pangan nasional tetap terjaga. (*)
Tinggalkan Balasan