TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyampaikan belasungkawa mendalam kepada korban meninggal dunia dalam tragedi KM Virgo Transport 8 serta keluarga korban yang masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya. DPP GMNI berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan.
Wakil Ketua Umum III DPP GMNI, Abdur Rozak menegaskan data Basarnas mencatat sebanyak 601 Kecelakaan Kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026. Rentetan kecelakaan kapal menelan korban meninggal dunia mencapai 239 orang dan 203 orang hilang.
Terbaru, KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang, 108 orang berhasil diselamatkan, 6 enam orang meninggal dunia, dan 129 orang masih hilang saat mengalami insiden terbalik di Laut Jawa saat melayani rute Surabaya–Banjarmasin. Minggu (13/9).
Kecelakaan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional. “Fokus utama saat ini adalah pencarian dan penyelamatan korban. Namun setelah itu, negara wajib melakukan evaluasi menyeluruh agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” ujar Rozak.
DPP GMNI menghormati proses investigasi resmi untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Namun, alasan cuaca buruk tidak boleh menghentikan pertanyaan mengenai kesiapan kapal, keputusan keberangkatan, prosedur menghadapi cuaca ekstrem, serta efektivitas pengawasan negara.
“Cuaca buruk memang merupakan risiko yang dapat dipantau. Karena itu, yang harus dipastikan adalah apakah risiko tersebut telah diterjemahkan menjadi keputusan operasional yang tepat sebelum kapal berlayar,” tegasnya.
DPP GMNI secara khusus menyoroti peran syahbandar sebagai otoritas yang berwenang mengawasi keselamatan pelayaran dan menerbitkan persetujuan keberangkatan kapal. Syahbandar tidak boleh hanya memeriksa kelengkapan dokumen, tetapi harus memastikan kondisi nyata kapal, kesiapan awak, peralatan keselamatan, serta informasi cuaca telah diverifikasi secara memadai.
“Publik berhak mengetahui dasar penerbitan izin berlayar dan apakah tingkat risiko pelayaran telah menjadi pertimbangan utama. Evaluasi terhadap kinerja syahbandar harus menjadi bagian penting dalam investigasi, tanpa mendahului kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kelalaian,” katanya
Menurut DPP GMNI, seluruh mata rantai keselamatan yang terdiri dari operator, awak kapal, syahbandar, regulator, sistem informasi cuaca, pelabuhan, hingga SAR harus dievaluasi. Kritik tersebut bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan setiap kelemahan sistem segera diperbaiki.
DPP GMNI juga meminta Kementerian Perhubungan:
Tinggalkan Balasan