TANYAFAKTA.CO, JAMBI – Gubernur Jambi Al Haris memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta pada Kamis, (12/11).
Dalam presentasi tersebut, Al Haris memaparkan berbagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Paparan Al Haris mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta Desiana Samosir yang mewakili Direktur Eksekutif ELSAM.
Al Haris menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan pembenahan melalui sejumlah kebijakan dan program berkelanjutan.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi sejak 2013, serta mengembangkan program internet desa secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemprov Jambi memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan kerja sama dengan media sebagai mitra publikasi informasi pemerintah.
Upaya tersebut turut tercermin dalam capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Tinggalkan Balasan