2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Memfasilitasi proses harmonisasi, pembulatan, dan penyelarasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal).
Hal ini penting agar regulasi yang diterbitkan daerah berkualitas, adaptif, tidak tumpang tindih dengan aturan nasional, serta memberikan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi.
3. Penyuluhan dan Bantuan Hukum
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperluas jangkauan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat kurang mampu.
4. Penguatan Kekayaan Intelektual (KI)
Mendorong pendataan, inventarisasi, dan pendaftaran potensi kekayaan intelektual komunal maupun personal di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
“Kemenkum hadir untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan nasional serta membawa dampak nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di sisi lain, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor perbankan sangat krusial agar hasil riset akademisi serta produk UMKM lokal terproteksi secara legal dan memiliki daya dukung finansial yang kuat,” terang Jonson Siagian.
Peluncuran Jambi Intellectual Property Ecosystem yang menjadi agenda utama dalam kegiatan tersebut turut mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jambi.
Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., menegaskan bahwa pembangunan daerah di era modern harus ditopang oleh ekosistem berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan perlindungan karya.
“Hadirnya ekosistem kekayaan intelektual ini kita harapkan mampu membangun kredibilitas iklim investasi di Jambi, memicu kreativitas masyarakat, serta membuka lapangan kerja baru yang lebih luas,” tutur Wagub Abdullah Sani saat membacakan sambutannya.
Selain itu, Abdullah Sani juga menekankan pentingnya penguatan transparansi dan responsivitas tata kelola pemerintahan melalui integrasi saluran pengaduan publik.
Pemerintah daerah diharapkan senantiasa terbuka menerima masukan dan aspirasi warga guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan.
Melalui sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, Kanwil Kemenkum, kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran perguruan tinggi, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan lahir regulasi daerah yang solid serta ekosistem perlindungan karya yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. (*)
Tinggalkan Balasan